Mentan Siapkan Aturan buat Stabilkan Harga Cabai

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyusun regulasi untuk menstabilkan harga cabai dan tomat agar petani tidak rugi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga cabai dan tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat berada di rentang Rp 3.000-5.000 per kilogram (kg).

Menurut Amran, belakangan ini harga cabai berfluktuasi tinggi. Untuk itu, pihaknya berencana menyusun regulasi demi menstabilkan harga cabai.

"Harganya, cabai, tomat, Rp 3.000-5.000. Jadi, petani cabai itu, kita mau coba gimana mengatur regulasinya, sehingga petani cabai jangan rugi. Sekali-sekali untung, jadi fluktuasinya tinggi banget. Nah, ini kita mau mengatur ke depan," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan (Kemendag), per Selasa (10/2/2026) rata-rata nasional harga cabai merah keriting Rp 44.800/kg, naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya Rp 43.100/kg/

Kemudian harga cabai rawit merah juga naik 1,86% menjadi Rp 71.200/kg dari sebelumnya Rp 69.900/kg. Senada, harga cabai merah besar juga naik 0,22% menjadi Rp 46.200/kg dari sebelumnya Rp 46.100/kg.

"Bawang juga demikian di sana. Tapi terutama cabai dengan tomat," tambah Amran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat hingga pekan pertama Februari 2026, harga cabai rawit secara nasional naik 9,82% dibandingkan Januari dan posisinya masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara rata-rata nasional, harga cabai rawit pada Februari 2026 sebesar Rp 63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp 57.000 per kg.

Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit, meningkat tajam dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

"Kalau kita mencermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), dikutip dari CNN Indonesia.