Dana Bantuan Gempa di Bengkulu dan Sumbar Cair Awal November

Jakarta - Pemerintah akan membagikan bantuan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu pada awal November nanti.Seperti mekanisme bantuan untuk Yogyakarta, rumah yang rusak total akan diberi bantuan Rp 15 juta per unit, rumah rusak berat Rp 10 juta, dan rumah yang mengalami rusak ringan Rp 5 juta.Hal tersebut disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam jumpa pers di Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (27/9/2007).Namun karena sudah mencapai akhir tahun anggaran, bantuan yang diberikan baru 30 persennya saja."Ini akan dibagikan pada awal November karena efektif hanya sebulan di tahun ini, untuk menghindari masalah penyerapan di lapangan, bantuan yang akan diberikan 30 persen dari total nilai kerusakan rumah tersebut sedangkan sisanya akan diberikan pada tahun 2008 dan dibebankan pada APBN 2008 dalam pos dana bencana," ujar Paskah.Pemerintah hanya akan memberikan bantuan bagi 2 Provinsi yakni Bengkulu dan Sumatera Barat. Pemerintah provinsi Jambi yang juga terkena gempa merasa sanggup mengatasi gempa sehingga tidak memerlukan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Jambi sudah mengirim surat ke Wapres mengenai hal ini.Dana yang dibutuhkan untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa membengkak menjadi Rp 1,89 triliun berdasarkan data Bakornas sampai 26 September 2007. Karena kerusakan rumah bertambah maka total nilai kerusakan naik dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 1,89 triliun.Di Bengkulu rumah yang rusak total sebanyak 7.360 unit, rusak berat 10.522 unit, rusak ringan 35.041 unit. Sehingga jumlah rumah rusak 52.923 unit.Di Sumatera Barat, rumah rusak total sebanyak 10.915 unit, rusak berat 10.505 unit, dan rusak ringan 14.392 sehingga total mencapai 35.822 unit.Dengan demikian gempa tersebut telah menghancurkan 88.745 unit rumah di 2 provinsi itu."Pembagian bantuan rumah menggunakan mekanisme persis seperti di Yogya diserahkan per kelompok bukan perorangan," ujarnya.Namun berbeda dengan penanganan bencana di Aceh dan Yogyakarta, pemerintah kali ini tidak membutuhkan bantuan asing."Yang di Bengkulu berbeda dengan Aceh dan Yogya. Waktu itu kita terus terang minta bantuan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi namun kalau yang ini kita enggak minta karena ini bisa kita atasi dengan meng-exercise dari APBN," ujarnya.Pada APBN perubahan 2007 dana pos bencana yang belum terpakai mencapai Rp 1,2 triliun dari total Rp 2,7 triliun. Sedangkan dalam APBN 2008 pemerintah menganggarkan Rp 3 triliun. (ddn/qom)