Menunggu Embargo Ekonomi yang Tegas untuk Myanmar

Jakarta - Aksi kekerasan di Myanmar menuai kecaman. Sayangnya, tak ada sanksi yang tegas. Berbagai sanksi ekonomi yang diberikan kepada Myanmar dinilai percuma saja.Mungkinkah itu berkaitan dengan investasi yang sudah digelontorkan barat ke negara yang dulunya bernama Burma itu? Mungkin saja.Myanmar merupakan salah satu negara miskin di Asia Tenggara, karena salah kelola, menjadi stagnan dan terisolasi. PDB Myanmar hanya tumbuh sekitar 2,9%. Inflasi terus membubung tinggi. Dibawah pemerintahan Junta militar, harga-harga naik hingga 30-60%. Myanmar juga dikenal memiliki infrastruktur yang buruk. Jalanan rusak, yang hampir tidak pernah diperbaiki sejak dibangun pada era 1800-an. Listrik juga seringkali mati.Myanmar sebenarnya telah beberapa kali mendapatkan sanksi ekonomi. Pada tahun 1997, AS melarang seluruh investasi baru ke Myanmar. Pada tahun 2003, AS melarang seluruh impor dari Myanmar dan transaksinya.Sementara sanksi dari Uni Eropa lebih terfokus. Pada tahun 1996, melarang seluruh penjualan persenjataan dan peralatan militar. Aset individu Junta militer juga dibekukan. Uni Eropa juga menurunkan status perdagangan dan secara rutin memangkas bantuan non-kemanusiaan.Namun para pengkritik tak yakin dengan hasil sanksi-sanksi tersebut. "Sanksi Uni Eropa sangat menyedihkan," kritik Mark Farmaner, pejabat direktur Burma Campaign seperti dikutip dari BBC, Jumat (28/9/2007)."Anda tidak memiliki sanksi perdagangan yang signifikan sama sekali. Memang ada pembatasan investasi untuk beberapa BUMN termasuk perusahaan nanas, toko pakaian dan lainnya. Namun karet dan sektor gas yang menyumbang pendapatan utama bagi Junta justru dikecualikan. Jadi tidak ada dampak sama sekali," kritiknya. Myanmar memang dikenal sebagai negara yang kaya gas, kayu dan sektor turisme. Junta militer mendapatkan pemasukan terutama dari ekspor dan pariwisata. Cina tercatat sebagai salah satu investor utama Myanmar.Cina memberi kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Myanmar. Jalan, jembatan dan berbagai infrastruktur di Myanmar merupakan kontribusi dari Cina.Sementara perusahaan diluar Cina yang sukses menuai duit dari Myanmar adalah Total. Raksasa minyak Prancis itu merupakan investor utama Myanmar, yang mengalirkan gas melalui pipanisasi di Yadana. Total menggandeng joint venture dengan Junta Myanmar.Inggris juga disebut-sebut sebagai salah satu investor utama Myanmar. Namun Menlu Inggris David Miliband membantah dan menegaskan investasi Inggris di Myanmar sama sekali tidak signifikan."Data ekonomi, seperti yang dirilis oleh junta adalah gadungan dan salah," ujar Miliband.Menurutnya, data yang dirilis oleh Junta tersebut adalah secara kumulatif termasuk yang direncanakan beberapa dekade lalu. Seperti Premier Oil, British American Tobacco, yang sudah dibatalkan."Data itu juga termasuk investasi yang sudah disetujui, namun tidak pernah terjadi. Pada tahun 2005, DTI mencatat investasi asing langsung di Inggris yang mengalir ke Myanmar sangat kecil (tidak lebih dari 500.000 pounds)," bantahnya.Yang terbaru, pada tahun ini dua perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands dikabarkan membuat kesepakatan bidang gas dengan Myanmar. Dua perusahaan itu adalah MPRL E&P dan Rimbuan Petrogas.Pemerintah Inggris telah meminta pejabat dari Virgin Islands menginvestigasi kesepakatan tersebut.Kini semua orang sedang menantikan embargo ekonomi yang tegas untuk menghukum Junta militer Myanmar. Terutama dari negara-negara 'penyokong' utama Myanmar itu. (qom/ir)