Penjarahan Lahan PTPN Marak, Wapres Panggil Menneg BUMN

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla akan memanggil Menneg BUMN, Menakertrans dan seluruh direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk mengatasi maraknya penjarahan lahan di sejumlah daerah. Maraknya penjarahan itu telah menyebabkan para pekerja PTPN tidak nyaman lagi bekerja. "Penjarahan itu karena terjadinya perubahan tata ruang kota," kata Ketua Umum SP Perkebunan Nusantara Syahrudin Ali usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (2/10/2007).Salah satu lahan yang dijarah adalah di PTPN II dan III di Medan mencapai hingga 12.000 hektar. "Di tanah PTPN II yang dilepas adalah 5873 hektar, dan yang dijarah adalah 12 ribu hektar," jelasnya.Syahrudin menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan ke Wapres, apabila hak guna usaha tanah sudah berakhir ada kompensasi dari investor yang memakai tanah itu. Sehingga PTPN bisa mengembangkan wilayah di luar kita untuk pengembangan perkebunan. Selain itu, jika memungkinkan sebagian dananya bisa diberikan sebagai pesangon bagi karyawan yang tak mau pindah. (qom/ir)