Istana Bantah MBG Sunat Anggaran Pendidikan!

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Widjaya membantah anggapan yang muncul di masyarakat soal anggaran pendidikan berkurang karena program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program strategis di sektor pendidikan tidak ada yang berkurang atau mangkrak.

Justru. kata dia, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto banyak program tambahan di sektor pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

"Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

"Apakah program Makan Bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ujarnya.

Dia mencontohkan program lama seperti Kartu Indonesia Pintar yang tidak berkurang. Bahkan, kata dia, penerimanya ditambah.

Lebih jauh, tambahan program pendidikan juga dikebut, misalnya program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah," ujar Teddy.

Selain itu, pemerintah juga melakukan renovasi infrastruktur sekolah. Ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi dengan anggaran Rp 17 triliun. Artinya MBG tidak membuat sekolah-sekolah menjadi terlantar.

Kesejahteraan guru juga tidak berkurang meskipun ada program MBG. Program peningkatan kesejahteraan yang pertama berbentuk kenaikan insentif guru di daerah menjadi Rp 400 ribu per bulan. Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan guru non-ASN jumlahnya Rp 2 juta per bulan.

Pencairannya yang awalnya melalui pemerintah daerah, kini dicairkan secara langsung. Dari awalnya pencairan selama 3 bulan sekali, kini sebulan sekali.

Anggaran Pendidikan

Bicara soal anggaran pendidikan tahun ini, Teddy bilang alokasinya sudah ditetapkan sejak 2025 dan disepakati semua pihak baik dari pemerintah maupun DPR, termasuk Badan Anggaran DPR.

Jumlah anggaran pendidikan 20% dari APBN, besarannya sekitar Rp 769,1 triliun. Nah anggaran pendidikan sebesar itu memang banyak peruntukannya. Tak terkecuali untuk MBG.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," papar Teddy.

"Isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah sudah menjelaskan struktur anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp 724,2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 769 triliun.

Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran MBG di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun.

Pada tahun 2026 ini BGN menerima alokasi anggaran sesuai UU APBN sebesar Rp 268 triliun, yang peruntukkannya untuk dukungan program MBG sebesar Rp 255,5 triliun dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen program. Dari anggaran program BGN sebesar Rp 255,5 triliun, sebesar Rp 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan.