.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap eskalasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah. Kondisi itu dinilai bisa berdampak ke dalam negeri utamanya pada peningkatan biaya logistik akibat kenaikan harga minyak.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan penutupan Selat Hormuz akibat perang tersebut berpotensi mengganggu jalur energi dan perdagangan global. Pasalnya kawasan itu merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut.
"Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, tekanan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Shinta menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara.
"Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar," pesan Shinta.
Selain energi, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi dianggap akan berdampak pada biaya distribusi, logistik dan transportasi komoditas pangan.
"Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan," tutur Shinta.
Di sisi eksternal, dinamika risk-off global juga disebut dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah ini akan memperbesar biaya impor energi dan pangan sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Menurut Shinta, dampak terhadap sektor usaha akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional dianggap akan merasakan tekanan langsung.
"Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu," jelas Shinta.
Meski hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel relatif terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar dan sentimen pasar keuangan disebut menjadi faktor yang lebih relevan bagi dunia usaha nasional.
Dalam jangka pendek, kata Shinta, pelaku usaha saat ini fokus pada langkah-langkah mitigasi risiko yang bersifat realistis dan adaptif di antaranya melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin termasuk pengelolaan eksposur valas, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia.
"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut. Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak," imbuhnya.
Selain itu, Shinta mendorong Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menjaga posisi netral, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendekatan yang tidak reaktif dinilai akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi domestik.
"Stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha. Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang," pungkasnya.
(aid/fdl)
