105 Laporan Keuangan Pemda ke BPK Belum Beres

Jakarta - Pemerintah daerah (pemda) masih belum siap menerapkan Paket UU Keuangan Negara. Hal ini menyebabkan 105 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai diperiksa.Hal itu terungkap dalam laporan Ketua BPK Anwar Nasution yang menyampaikan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem) Tahun Anggaran (TA) 2007 kepada pimpinan DPR RI, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2007). BPK mengakui bahwa banyak pemda yang belum atau terlambat menyerahkan LKPD 2006 sehingga belum dapat diperiksa oleh BPK dalam semester I 2007. Dari 467 Laporan Keuangan pemda hanya 362 Laporan Keuangan pemda yang selesai diperiksa oleh BPK, sedangkan 105 belum selesai diperiksa. Anwar mengatakan, bahwa dari 362 LKPD untuk pemda yang diperiksa, BPK memberi opini 'wajar dengan pengecualian' sebanyak 284 LKPD. 'Wajar tanpa pengecualian' kepada 3 LKPD, 'tidak wajar' kepada 19 LKPD, dan 'tidak menyatakan pendapat' (disclaimer) kepada 56 LKPD.Hapsem yang dilaporkan BPK ke DPR hari ini meliputi pemeriksaan terhadap 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 82 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, 362 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 12 BUMN/BUMD. (dnl/ir)