.webp)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijadwalkan akan membacakan putusan terkait perkara pinjaman online (pinjol) pada Kamis (26/3/2026) di Jakarta. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 05/KPPU-I/2025 dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau fintech P2P lending.
Pembacaan putusan ini menandai tahap akhir dari proses pemeriksaan yang kini telah memasuki Musyawarah Majelis Komisi. Selama proses berlangsung, Majelis Komisi telah memeriksa berbagai pihak serta mengumpulkan dan mendalami alat bukti secara menyeluruh.
Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa mengatakan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian guna memastikan putusan yang dihasilkan memiliki dasar kuat, objektif, dan akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan berbagai pihak, serta pengumpulan dan pendalaman alat bukti secara menyeluruh, termasuk melalui permintaan data dan informasi dari berbagai pihak yang relevan. Langkah ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian guna memastikan setiap Putusan memiliki dasar yang kuat, objektif, dan akuntabel," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat proses koordinasi atas sebagian data yang diminta kepada instansi pemerintah terkait. Meski demikian, Majelis Komisi terus melakukan komunikasi aktif untuk mempercepat pemenuhan data tersebut.
"Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses koordinasi atas sebagian data yang diminta kepada instansi Pemerintah terkait, Majelis memahami bahwa setiap lembaga memiliki mekanisme internal dan tata kelola tersendiri dalam penyediaan informasi. Dalam kerangka tersebut, Majelis terus melakukan komunikasi aktif dan konstruktif guna mempercepat penyelesaian permintaan dimaksud," jelasnya.
"Majelis juga menekankan bahwa dukungan data dan informasi yang tepat waktu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi Pemerintah, merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi yang responsif dan berkelanjutan diharapkan dapat terus ditingkatkan, dan KPPU tetap membuka kesempatan atas berbagai data tambahan dari instansi Pemerintah. Majelis berharap proses penyampaian data dari instansi terkait dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, guna semakin mengoptimalkan kualitas Putusan," tambahnya.
Meski masih ada proses koordinasi data, KPPU menegaskan independensi Majelis tetap menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan.
"Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa independensi Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara tetap menjadi prinsip utama. Putusan akan tetap dijatuhkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dan diuji dalam persidangan sebelum tenggat pembacaan Putusan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis memastikan bahwa Putusan yang akan diambil mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta integritas proses berperkara. Setiap perkembangan tambahan yang relevan akan dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengganggu jadwal pembacaan Putusan," tegasnya.
Lebih lanjut, KPPU juga menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan kelembagaan dengan seluruh mitra kerja dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan kredibel.
"KPPU tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan seluruh mitra kerja, dalam kerangka saling menghormati kewenangan dan peran masing-masing, guna mendukung sistem penegakan hukum yang efektif dan kredibel," pungkasnya.
Saksikan juga Sosok: Kiprah Udeh Nans, Sang Stuntman di Balik Layar Laga
(akn/ega)
