.webp)
Pemerintah saat ini sedang menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait Work from home (WFH) satu hari seminggu untuk hemat BBM.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan rencana WFH ini sudah disetujui oleh mayoritas kabinet dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian dan Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, ditulis Kamis (26/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia pemerintah siap menjalankan skema WFH. Hal ini berkaca saat era pandemi COVID-19 lalu.
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, WFH ini dilakukan demi efisiensi waktu kerja. Tak cuma berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi juga swasta dan Pemda yang non pelayanan.
Rencana mendapat sorotan dari kalangan ekonom yang menyebut skema WFH kemungkinan besar tak berdampak signifikan untuk menekan konsumsi BBM.
Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menyebut kan sulit menerapkan WFH untuk pegawai swasta dibandingkan dengan ASN. Kondisi ini karena jika WFH di sektor swasta akan mempengaruhi produktivitas perusahaan.
Belum lagi jika wacana WFH ini dipaksakan untuk diterapkan swasta juga. Alih-alih menghemat energi, kebijakan ini malah bisa jadi bumerang buat ekonomi Indonesia.
"Nah swasta ini kan nggak mungkin dikurangi, karena kan itu roda ekonomi masyarakat, padahal itu penggeraknya kan. Mereka ke pabrik, ke industri, kemana-mana kan," tegasnya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia berpendapat jika penetapan WFH sehari seminggu ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Terlebih jika kebijakan ini tidak diiringi dengan perilaku masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.
"WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat menggunakan transportasi publik. WFH tapi orang tetap butuh belanja ke pasar, butuh antar anak sekolah artinya konsumsi BBM tidak turun signifikan," terangnya.
Untuk itu daripada menekan konsumsi BBM dengan WFH, Bhima menyarankan lebih baik jika pemerintah memberikan subsidi transportasi publik. Dengan begitu akan ada peralihan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi publik.
Usulan Setiap Rabu WFH
Ada usulan skema WFH diterapkan setiap Rabu. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyebut jika WFH dilakukan hari Jumat maka dikhawatirkan para pegawai akan berwisata.
"Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Ahmad dikutip dari detiknews.
Menurutnya hal ini bisa menyimpang dari tujuan awal. Kemudian jika WFH pada Senin, para pegawai dikhawatirkan memperpanjang liburnya.
"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," katanya.
Ahmad Irawan menyebut Rabu berada di tengah pekan sehingga menjadi pilihan sulit untuk memperpanjang libur atau cuti. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan oleh pegawai pemerintah juga efektif.
"Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit," ujar Irawan.
Jadi detikers setuju hari apa buat WFH 1 hari demi hemat BBM?
Yuk pilih di Instagram detikFinance di bawah ini
Simak juga Video Mendagri Ungkap Menteri Prabowo Sepakati soal WFH 1 Hari dalam Sepekan
