Pemerintah Efisiensi Besar-besaran Imbas Perang di Timur Tengah

Pemerintah meluncurkan kebijakan efisiensi besar-besaran yang mengatur penghematan energi hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan dirilis sebagai respons terhadap gejolak geopolitik global usai pecah perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat & Israel lawan Iran

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, efisiensi diharapkan bisa menciptakan penghematan, menjaga ketahanan ekonmi nasional sambil tetap mempertahankan produktivitas.

Berikut Kebijakan Efisiensi yang Digulirkan Pemerintah

1. WFH ASN Satu Hari Sepekan
Pemerintah akan menerapkan budaya kerja produktif berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah.

"Sebagai langkah adaptif guna menghadapi dinamika global pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien produktif dan berbasis digital," beber Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

WFH akan diterapkan bagi ASN instansi pusat dan daerah dengan pemberlakuan kerja di rumah sebanyak sehari setiap pekan, yaitu pada hari Jumat. Kebijakan ini akan diatur dalam surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Potensi penghematan dari WFH bagi ASN mencapai Rp 6,2triliun. Penghematan didapatkan dari berkurangnya kompensasi dan subsidi BBM karena penggunaan transportasi berkurang imbas ASN bekerja dari rumah. Diperkirakan juga konsumsi BBM masyarakat bisa dihemat hingga Rp 59 triliun.

2. Pemangkasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
Pemerintah juga memutuskan memangkas anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50%, semenara luar negeri 70%.

"Kemudian efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026)

3. Pembatasan Penggunaan Kendaraan Dinas
Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas oleh ASN. Airlangga menyampaikan pemakaian kendaraan dinas dikurangi hingga 50%, namun tidak berlaku bagi kendaraan dinas untuk kegiatan operasional.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional," sebut Airlangga.

Atas adanya kebijakan tersebut, Airlangga meminta ASN untuk memanfaatkan transportasi publik dan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. "Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," katanya lagi.

4. WFH untuk Sektor Swasta
Pemerintah menetapkan WFH sehari dalam sepekan untuk sektor swasta. Kebijakan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seiring perang di Timur Tengah yang tak kunjung reda.

Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH untuk swasta ini akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. SE itu juga akan mengatur WFH untuk pegawai BUMN dan BUMD.

"Penerapan WFH bagi sektor swasta ini diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," terang Airlangga.

-Sektor yang Dikecualikan untuk WFH

Namun, menurut Airlangga, beberapa sektor pekerjaan dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor-sektor itu adalah kesehatan, perdagangan, produksi bahan pokok, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

"Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan," terang Airlangga.

5. Harga BBM Tidak, Beli Sewajarnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi pada April. Artinya BBM Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Solar Rp 6.800 per liter.

Keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah sulitnya pasokan minyak dan gas imbas perang di Timur Tengah, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers yang sama.

Ia lalu meminta masyarakat beli BBM dengan wajar dan bijak. Pembelian BBM sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.

Bahlil mencontohkan penggunaan BBM yang wajar seperti sopir angkot, kebetulan dirinya pernah menjadi sopir angkot di masa mudanya. Dia mencontohkan seorang sopir angkot hanya dijatah BBM subsidi sekitar 50 liter per hari saja.

6. Pembatasan BBM Subisidi untuk Kendaraan Roda 4 Pribadi
Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi, Pertalite dan Solar (Biosolar), untuk kendaraan roda empat alias mobil pribadi. Airlangga menjelaskan pembelian BBM subsidi hanya melalui barcode MyPertamina dan dibatasi 50 liter per hari.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan," ujr Airlangga dalam konferensi pers online, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, Bahlil memastikan pembatasan pembelian BBM subsidi ini hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 pribadi, dan tidak berlaku untuk angkutan umum.

"Untuk 50 liter tadi, yang untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk-truk. Truk kan harus lebih banyak atau angkutan bus itu pasti lebih dari itu, standarannya itu," ujar Bahlil.

7. Pembagian MBG Jadi 5 Hari Sepekan
Pemerintah juga mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG hanya akan disalurkan lima hari dalam sepekan. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), asrama, hingga daerah dengan tingkat stunting tinggi.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," terang Airlangga..

Langkah ini bisa menghasilkan penghematan hingga Rp 20 triliun. Menurutnya berbagai kebijakan ini bertujuan menghasilkan efisiensi dan daya tahan perekonomian.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun. Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini," tutup Airlangga.

Simak Video 'Bahlil Minta Masyarakat Bijak Beli BBM':