.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek tambang udang ini senilai Rp 7,2 triliun.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan kawasan tambak udang ini dibangun di atas luas lahan mencapai kurang dari 2.150 hektare. Adapun tujuannya sebagai benchmark model budidaya udang modern yang terintegrasi hulu ke hilir serta ramah lingkungan.
Kawasan tambak udang terintegrasi ini dikembangkan dengan konsep Budidaya Udang Terpadu (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu dan hilir mulai dari pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Adapun dana untuk pembangunan konstruksinya mencapai Rp 7,1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya," ujar Haeru dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Dalam paparannya, sumber dana pembangunan kawasan tambak udang ini berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping (RMP) mencapai Rp 1,1 triliun. Haeru menerangkan pinjaman luar negeri tersebut melalui skema kredit swasta asing (KSA).
"Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing. Ini memang skema-skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan," tambah Haeru.
Meski dalam kontrak awal pembangunan dijadwalkan selama 3 tahun, TB Haeru menegaskan adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar proyek ini dipercepat. Saat ini progres pembangunannya baru terbentuk petakan-petakan kolam tambak udang.
"Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan-percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah-mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik," tambah ia.
Minta Swasta Bangun Hulu dan Hilir
Menurut Haeru, keberhasilan proyek tersebut bergantung pada sinergitas ketiga pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga investor. Pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, bertanggu8ng jawab untuk membangun kawasan budidaya secara fisik, mulai dari sistem intake hingga outtake, serta menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM).
Sementara, Pemda memastikan lahan yang digunakan tidak bermasalah dan juga penyiapan SDM lokal. Lalu, untuk sektor swasta berpeluang memenuhi kebutuhan dari sisi hulu hingga hilir.
"Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya," ujar Haeru.
Di sisi hulu, pihak swasta berpeluang memenuhi kebutuhan bibit udang, penyediaan pakan. Sementara dari sisi hilir, pabrik es, investor dapat masuk ke bidang pengolahan, pabrik es, serta cold storage.
Demi menarik minat investor, Haeru memastikan berbagai kemudahan dan fasilitas lewat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Haeru memastikan pemerintah akan mendampingi jika ditemui kendala.
"Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kementerian teknis yang lain untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahannya. Contoh ya, pada saat pihak swasta nanti datang ada off takernya, bagaimana untuk lalu lintasnya hasil udang dan seterusnya, kami berkoordinasi dengan kementerian perhubungan. Bagaimana pelabuhannya bisa kita siapkan untuk bisa memberikan dukungan," jelasnya.
Dampak ke ekonomi daerah di halaman berikutnya. Langsung klik
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta membeberkan dari investasi yang disiapkan di daerah tersebut, dapat memberikan dampak ke ekonomi lokal Sumba Timur. Serapan tenaga kerja mencapai 8.820 orang dengan kapasitas produksi udang mencapai 52.000 ton per tahun.
"Maka dari investasi Rp7,2 triliun tersebut, diperkirakan dampak peningkatan pertumbuhan PDRB, produksi domestik regional bruto itu sebesar 34,7 persen," ujar Nyoman.
Ia membeberkan, pada fase konstruksi pembangunan tambak udang mampu menyerap 1.889 pekerja lokal dan akan memicu lonjakan ekonomi antara 39,4% hingga 40,7% per tahun secara temporer.
Pada fase operasional, berdampak pada PDRB Sumba Timur meningkat dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Nilai ekonomi udang mencapai Rp 3,38 triliun per tahun.
Kemudian, sumbangan devisa negara sebesar US$ 285 juta dari komoditas ekspor udang di kawasan tersebut. Tak hanya itu, perputaran upah di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja, termasuk keluarganya.
"Dampak sosial yang dirasakan tentunya terkait dengan pengentasan kemiskinan diantaranya itu berpotensi mengangkat 55% penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural," terang Nyoman.
Simak juga Video 'Gelombang Penolakan Pembangunan Tambak Udang di Sukabumi':
