Pemerintah Undang Investor Bangun Pelabuhan Batu Ampar

Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar, Batam yang berada di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dengan mengundang investor melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP).Demikian dikatakan oleh Meneg PPN/Ketua Bappenas Paskah Suzetta usai rakor yang membahas hal tersebut di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/10/2007). "Mekanisme investor-nya harus tetap melalui PP No. 7/2005 tentang ketentuan kerja sama pemerintah dengan swasta, mekanismenya tetap melalui pemilihan. Jadi kalau ada penunjukan itu tidak bisa dilakukan kecuali ada pengecualian, tetapi ini kan untuk menampung pelabuhan dalam rangka FTZ akan kita pertimbangkan apa yang disampaikan Badan Otorita Batam," paparnya. Menurutnya jumlah investasi untuk pengembangan pelabuhan Batu Ampar tersebut cukup besar yaitu mencapai US$ 500 juta. "Ini sifatnya BOT dengan masa waktu tenggang 50 tahun tapi memberikan keuntungan kepada kita secara material," jelasnya. Keuntungan yang akan didapat pemerintah, kata Paskah, nantinya akan ada semacam royalti yang disetorkan namun jumlahnya masih dihitung. "Usulan pemerintah kita lagi hitung, kita menyelesaikan regulasinya terkait dengan PP No. 67/2005 tentang mekanismenya," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Jusman Sjafei Djamal mengatakan ada beberapa investor yang tertarik saat ini dan salah satunya adalah CGMA dari perancis. "Namun belum diputuskan, jadi sedang dibahas syarat-syarat yang mereka inginkan, syaratnya misalnya mereka mau konsensi 50 tahun, permintaan akan ada FTZ, akan dibahas lagi, tadi cuma laporan," jelasnya. (dnl/ir)