Cegah PHK Massal Imbas Perang, Bos Buruh Minta Pemerintah Lakukan Ini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengusulkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ia menekankan, langkah utama adalah memastikan pasokan BBM industri tetap aman dan tidak langka.

Menurutnya, kelangkaan BBM akan mendorong harga semakin tinggi, sehingga biaya produksi industri ikut melonjak. Kondisi ini berisiko membuat perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

"Pertama, menekan dan memastikan BBM industri ini ketersediaannya jangan sampai langka. Karena kalau makin langka makin melambung tinggi lagi kan harganya. Kan ini dia BBM tidak bersubsidi," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan relaksasi pajak kepada pelaku usaha. Kelonggaran ini dinilai dapat membantu menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil di tengah kenaikan biaya produksi.

Ia juga menilai perlunya penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10% atau bahkan 9% seperti yang dilakukan Vietnam. Dengan beban pajak yang lebih ringan, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, sehingga konsumsi tidak turun dan tekanan terhadap industri bisa berkurang.

"Relaksasi pajak ini akan membuat fiskal keuangannya perusahaan jadi lebih longgar, misal pajak badan perusahaan dikurangi. Atau dengan mengurangi harga PPN, bisa 11% jadi 10% misalnya atau jadi 9% seperti yang Vietnam lakukan, harga jual produksi yang tertekan akibat adanya perang ini dia tetap bisa dijual dengan harga yang sama tidak perlu dinaikin karena PPN-nya kan turun," jelas Said Iqbal.

Ia menegaskan, upaya menjaga agar PHK tidak meluas sangat penting, karena jika tidak dikendalikan, berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dilaporkan ada sekitar 10 perusahaan yang mulai ancang-ancang melakukan PHK.

Meski belum terjadi PHK, perusahaan-perusahaan tersebut disebut sudah mulai mengajak pekerja berdiskusi terkait potensi pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perang di Timur Tengah.