.webp)
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyebut peringatan Hari Buruh atau May Day tahun ini akan diikuti ratusan ribu buruh dari berbagai daerah. Sekitar 300 ribu buruh akan berkumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan respons atas sejumlah tuntutan buruh yang mulai diakomodasi pemerintah. Beberapa di antaranya seperti rencana ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan, dorongan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga pengetatan aturan outsourcing.
"1 Mei ada hampir 300 ribu kaum buruh ya akan bersama-sama kita apel di Monas, merespons Alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara, dalam hal ini adalah oleh pemerintah, misalnya ada ratifikasi konvensi 188 ILO tentang perlindungan nelayan, tentang undang-undang PPRT, mungkin outsourcing yang agak diperketat sekali ya tidak sembarangan seperti sekarang," ujar Jumhur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, buruh juga berharap pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan agar lebih adil bagi semua pihak. Jumhur menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja.
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan rencana turun langsung dalam aksi tersebut. Jumhur mengaku akan memimpin rombongan buruh dari Jakarta yang akan bergerak menuju Monas menggunakan sepeda motor. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan turut hadir dalam peringatan May Day tahun ini
"Saya sendiri rencana itu hari libur ya, kalaupun saya benar dilantik (jadi Menteri), ini hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta ya sekitar 40 ribu naik motor, kita akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus," sebut Jumhur.
Selain itu, pemerintah juga disebut tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden. Satgas tersebut nantinya diharapkan mampu mengantisipasi gelombang PHK serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan buruh.
"Kemarin sih teman-teman dari Kesejahteraan Buruh, kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK, dan insyaallah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK. Jadi, gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh," tutup Jumhur.
(ily/ara)
