GIMNI Desak Harmonisasi PE CPO

Jakarta - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak segera diberlakukannya pembedaan pajak ekspor (PE) antara CPO dan turunannya.Saat ini pemerintah mengenakan PE CPO dan turunannya 10%. GIMNI menilai seharusnya PE produk turunan lebih rendah karena biaya produksi yang lebih tinggi.Karena biaya PE yang sama ini, dampaknya ekspor produk turunan terus turun. Sebaliknya ekspor CPO dengan adanya kenaikan PE terus naik."Biaya untuk memproduksi turunan CPO itu lebih tinggi. Harusnya PE lebih rendah dari PE CPO," kata Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga saat diskusi CPO di gedung depperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/11/2007).Kondisi ini sangat berbeda dengan Malaysia yang justru memberikan pajak ekspor CPO sangat tinggi. Sehingga ada insentif bagi produsennya untuk memproses CPO turunan di dalam negeri.Direktur Industri Makanan deppein, Yelita Basri mengatakan, PE akan dievaluasi secara berkala tiap tiga bulan. Dengan melihat perkembangan dan dampak PE terhadap stabilitas harga minyak goreng dan kinerja produksi dan ekspor industri CPO dan turunannya.Berdasarkan data depperin, nilai CPO dari Januari hingga Mei 2007 atau saat harga internasional belum terlalu melonjak terjadi penurunan ekspor. Namun saat Juni sampai September 2007 ketika harga internasional CPO naik, ekspor terus naik dan malah ekspor turunannya yang turun."Ini mengindikasikan kenaikan harga CPO internasional membuat industri cenderung mengekspor dalam bentuk CPO ketimbang dalam bentuk hilir," kata Yelita.Menurutnya perbedaan lain antara Malaysia dan Indonesia dari jumlah CPO yang diekspor. Indonesia mengekspor CPO 60% sehingga pengolahan produk turunannya banyak di luar negeri. Padahal nilai tambah untuk produksi turunannya itu 520 kali lebih besar ketimbang diekspsor dalam bentuk CPO mentah.Sedangkan ekspor CPO Malaysia tidak sampai 30% namun Malaysia menguasai sekitar 45% pangsa pasar CPO dan turunannya. (ir/qom)