.webp)
Sebanyak 15.425 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-April 2026. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat menyebut salah satu daerah yang paling rentan terdampak PHK, yakni Jawa Barat.
Saiful mengatakan informasi yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa sektor industri yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik adalah yang paling rentan.
"Saya pun dapat informasi dari Kemnaker dan Kemenperin. Yang pasti di daerah Jawa Barat. Tentunya, bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak, plastik, yang tentunya akan terdampak dengan kondisi perekonomian dan perang yang saat ini terjadi," ujar Saiful saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat hal tersebut, Saiful menegaskan tidak tinggal diam. Pihaknya kini tengah melakukan pemetaan intensif untuk menyisir perusahaan-perusahaan mana saja yang mempunyai potensi besar melakukan PHK.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan bergerak aktif menghubungi para pemberi kerja. Tujuannya untuk memastikan hak-hak pekerja yang menjadi korban PHK bisa langsung cair tanpa kendala.
"Yang pasti kami akan langsung melakukan proaktif dan siap untuk segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang akan terdampak PHK," terang Saiful.
Lebih lanjut, Saiful menegaskan pihaknya akan membuka gerai atau counter pelayanan langsung di lokasi perusahaan yang terdampak. Hal ini dilakukan agar pekerja tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor cabang.
"Termasuk jika dibutuhkan kita akan membuka counter-counter di lokasi-lokasi tempat perusahaan yang mengalami PHK," tambah Saiful.
Seperti diketahui, Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK paling banyak. Kemnaker mencatat angka PHK di provinsi Jawa Barat mencapai 3.339 orang. Jumlah tersebut setara dengan 21,65% angka PHK di seluruh wilayah Indonesia.
"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," jelas Kemnaker dikutip dari situs Satudata Kemnaker, Sabtu (9/5/2026).
(acd/acd)
