Berkaca dari Tambang Martabe, Kenapa Kepastian Usaha Penting?

Tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pencabutan izin tambang tersebut menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena menyebabkan banjir di Sumatera.

Namun, berlakangan pemerintah mengkaji ulang pencabutan izin PT Agincourt Resources. Kini pihak perusahaan mengungkapkan akan kembali beroperasi pada pertengahan Mei ini. Kasus PT Agincourt Resource menjadi contoh pentingnya kepastian usaha bagi pelaku industri di Tanah Air.

Seberapa Penting Kepastian Usaha?

Kepastian usaha telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan:

Pemerintah wajib menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 14 (Hak Penanam Modal) menyatakan setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.

1. Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Masyarakat

Kepastian hukum membuat warga tahu hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak hidup dalam kecemasan atau spekulasi tentang konsekuensi suatu tindakan. Kepastian hukum menjadi pondasi utama agar masyarakat dapat mempercayai proses penegakan hukum

Mengutip jurnal Hasaziduhu Moho, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN', yang menilai bahwa kepastian hukum lebih menonjol dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dibanding keadilan substantif.

Dalam jurnal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan terbitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, kepastian hukum merupakan prasyarat agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat penindasan yang berubah‑ubah sesuai kepentingan pihak berkuasa.

2. Menumbuhkan iklim investasi dan ekonomi

Dalam jurnal 'Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU‑XVIII/2020' (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh), menyebutkan produk hukum yang memenuhi tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan mendorong kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

Kepastian hukum dapat menarik investor karena mereka butuh norma yang jelas dan konstan, bukan kebijakan yang berubah‑ubah atau penafsiran yang berbeda‑beda. Norma hukum yang tidak jelas dan banyak ruang tafsir akan mengurangi kepastian hukum, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi.

3. Menegakkan prinsip legalitas

Kepastian hukum dalam hukum pidana terkait erat dengan asas legalitas seseorang hanya bisa dihukum bila ada rumusan delik yang jelas dan tertulis.

Dalam jurnal 'Makna Hukum dan Kepastian Hukum' (Kertha Widya Jurnal Hukum), menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan norma sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan spekulasi di tengah masyarakat.

4. Menjaga harmoni sosial dan pencegahan konflik

Ketika hukum bersifat pasti dan dapat diprediksi, masyarakat lebih mudah menyelesaikan sengketa secara damai karena tahu apa yang boleh dan tidak boleh, serta konsekuensinya.

Dalam hal ini, kepastian hukum membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga mencegah konflik yang berlarut‑larut.

Mengutip jurnal Hasaziduhu Moho, penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum membantu menjaga keseimbangan hubungan antar‑anggota masyarakat, meski tidak selalu menghasilkan keadilan yang dirasakan secara sempurna.