Kontraktor Migas Minta Wewenang BP Migas Diperluas

Jakarta - Kontraktor migas meminta agar wewenang BP Migas diperluas. BP Migas tidak lagi menangani hal-hal teknis, tapi juga berwenang untuk kebijakan yang lebih makro seperti masalah fiskal.Beberapa kontraktor migas terbesar di Indonesia menyatakannya dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/11/2007). Hadir dalam rapat itu adalah Total Indonesie, ConocoPhlips, CNOOC, BP, Chevron dan Pertamina EP."Harapan kami agar BP Migas harus bekerja dengan level yang lebih tinggi, usulan kami ini untuk mengefisiensikan masalah persetujuan. Kami usulkan badan tersebut dilihat sebagai makro manajemen, bukan sekedar mikro manajemen saja," kata President ConocoPhilips Ron Erick J.Hal senada diungkapkan VP External BP Nico Kanter. Menurutnya, dengan wewenang yang lebih makro, BP migas tidak perlu mengurusi langsung hal-hal teknis yang terlalu detail."Kalau bisa BP Migas me-manage secara makro, sehingga hal-hal yang lebih detail bisa dilepaskan dan dilaksanakan KKKS sendiri," katanya.Dengan begitu, Indonesia diharapkan bisa meningkatkan nilai kompetitifnya dibanding negara-negara dengan cadangan migas besar lainnya. (lih/ir)