Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis alias MBG. Salah satu yang akan ditata terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lebih dikenal sebagai dapur MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan program MBG menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG. Namun saat ini sudah ada 27.877 titik dapur MBG, alias mengalami pembengkakan 6.877 titik.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalahnya, jumlah dapur MBG yang jauh di atas target ini membuat anggaran belanja program menjadi semakin boros. Sebagai contoh, dari pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG, pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan masalah pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik.
"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ujar Zulhas.
Atas dasar inilah pemerintah melalui BGN dan Kementerian/Lembaga terkait akan menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efisien. Ditargetkan pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam satu bulan ke depan.
"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkasnya.
(igo/fdl)










































