.webp)
Pemerintah akan mengevaluasi jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengurangan akan ditujukan kepada penerima manfaat yang dinilai merupakan kelas atas, seperti murid Sekolah Menengah Atas (SMA) elit.
Langkah ini merupakan salah satu upaya refocusing agar penerima manfaat MBG tepat sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya.
"Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, di DPR RI, Senin (15/6) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengurangi jumlah penerima manfaat pada SMA yang dinilai kelas atas akan memangkas 8 juta penerima. Ia meyakini meski dilakukan pengurangan, tidak akan mengurangi esensi dari peningkatan gizi kepada penerima manfaat yang layak menerima.
"Itu baru salah satu contoh yang sedang kami exercise. Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah. Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien," jelasnya.
Untuk angka final berapa jumlah penerima ke depan dan angka yang akan dikurangi berapa masih dalam tahap pembahasan. Ia hanya memastikan efisiensi akan dilakukan pemerintah.
"Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Saat ini kami masih melakukan exercise dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan serta Bappenas, sehingga angkanya belum final. Namun yang jelas akan ada efisiensi lagi," jelasnya.
Pengurangan penerima manfaat ini tentu akan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG. Arumsari mengatakan pagu indikatif BGN pada 2027 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat masih akan dievaluasi.
Menurutnya, pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran seiring proses refocusing yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," tutupnya.
(ada/ara)
