.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pengadaan motor listrik diduga digelembungkan biayanya, kini masuk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) yang ditangani Kejaksaan Agung..
"Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu yang terjadi," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPD, Senin (22/6/2026).
Purbaya mengklaim telah menolak perihal program motor listrik MBG, namun tiba-tiba ada pembelian pada Maret 2026. Ia mengaku telah menindak pihak-pihak di Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak, ya Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan). Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya sudah kita tindak pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu," katanya.
"Jadi mereka canggih juga sih, kita yang kurang canggih, tetapi kita betulin terus," tambahnya.
Nasib Motor Listrik
BGN memastikan tetap akan memanfaatkan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang pengadaannya terseret dalam kasus korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Seluruh barang yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara akan dimaksimalkan pemanfaatannya.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan prinsip tersebut berlaku untuk seluruh pengadaan yang telah dilakukan pada 2025. Selain motor listrik, barang lain seperti laptop, kaos kaki, hingga kamera pengawas (CCTV) yang sudah terlanjur dibeli juga akan tetap digunakan.
"Secara keseluruhan bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
(aid/hns)
