Ini PR Agar RI Bisa Tarik Investor Asing Lebih Maksimal

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Pengamat Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai salah satu hal yang perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola.

Menurutnya, investor tidak hanya mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi suatu negara, tetapi juga kepastian dalam berusaha. "Potensi ekonomi tidak pernah cukup karena yang sesungguhnya dicari investor adalah kepercayaan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan kajian yang dikutip Hardjuno, Indonesia menyumbang sekitar 40% produk domestik bruto (PDB) ASEAN. Namun, pangsa Indonesia terhadap total investasi asing langsung di kawasan masih berada di kisaran 14-15%.

Sementara itu, pertumbuhan investasi pada awal 2025 lebih banyak ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan kontribusi investasi asing masih relatif lebih kecil.

Hardjuno menilai kondisi tersebut menunjukkan ukuran ekonomi yang besar belum otomatis diikuti meningkatnya minat investor asing.

Ia juga menyoroti sejumlah indikator internasional. International Institute for Management Development (IMD) menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari posisi 40 menjadi 48.

Selain itu, laporan FDI Confidence Index 2026 yang diterbitkan Kearney juga menunjukkan posisi Indonesia mengalami penurunan. Menurut Hardjuno, aspek tata kelola, transparansi, dan kepastian regulasi masih menjadi perhatian investor.

Ia mencontohkan Singapura yang mampu menjadi pusat investasi regional meski memiliki keterbatasan sumber daya alam.

Menurutnya, negara tersebut menawarkan regulasi yang stabil, birokrasi yang efisien, serta penegakan hukum yang konsisten.

Hardjuno juga menilai Vietnam mampu menarik investasi ketika banyak perusahaan global melakukan relokasi rantai pasok. Hal itu didukung oleh proses perizinan yang cepat dan konsistensi kebijakan.

"Investor tidak hanya mencari biaya produksi murah, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa aturan tidak berubah di tengah jalan," katanya.

Ia menambahkan, preferensi investor kini juga mengalami perubahan. Selain biaya produksi, investor semakin mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian rantai pasok, kecepatan perizinan, dan konsistensi kebijakan.

Menurut Hardjuno, sejumlah perkembangan di sektor industri juga menunjukkan pentingnya penguatan iklim investasi. Ia menyinggung adanya laporan mengenai pemasok komponen otomotif yang mempertimbangkan relokasi sebagian produksi ke Vietnam.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai perusahaan global kini melihat kesiapan ekosistem industri secara menyeluruh, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, hingga kemudahan perizinan.

Hardjuno juga mengaitkan pentingnya tata kelola dengan perkembangan di pasar modal. Menurutnya, perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan investor terhadap pasar.

Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Komisi Kepastian Hukum untuk Ekonomi guna memastikan regulasi strategis terkait investasi dapat berjalan secara konsisten.

"Kalau kita mau bersaing sebagai negara yang kondusif bagi investasi, harus ada langkah ini. Supaya investor merasa ada payung hukum. Yang sekarang tidak bisa, karena berantakan dan bisa dipelintir," ujarnya.

Menurut Hardjuno, Indonesia memiliki modal yang besar untuk menarik investasi. Namun, penguatan kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperbaiki agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.