Pemerintah Kaji Lagi Pemberian Subsidi BBM Langsung

Jakarta - Pemerintah berencana memberikan subsidi BBM secara langsung lagi, bukan melalui subsidi harga. Namun belum jelas apakah pemberian subsidi langsung itu akan menyerupai program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang pernah diberikan beberapa waktu lalu.  
 
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam sambutan membuka Forum Penelitian dan Pengembangan ESDM di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (21/11/2007).
 
Menurutnya, pemberian subsidi untuk BBM tidak bisa dihindari karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Tetapi perlu dicari mekanisme yang lebih tepat sasaran.
 
"Kita ingin tetap berikan subsidi ke rakyat, tapi tidak dengan harga, tapi subsidi langsung. Bukan subsidinya yang salah, tapi sistemnya yang harus diperbaiki. Dari harga menjadi langsung," katanya.
 
Namun ia menegaskan, penerapan model subsidi langsung pastinya tidak mudah. Akan ada ongkos politik dan ongkos sosial yang tidak murah.
 
"Akan butuh waktu. Apalagi untuk mengurangi subsidi sekarang pilihannya ada tiga," katanya.
 
Pertama, menaikkan harga BBM, kedua mengurangi volume harga BBM subsidi, ketiga kombinasi keduanya.
 
"Tapi yang nomor satu sulit, makanya plihannya tinggal nomor dua," lanjutnya.
 
Pengurangan volume pemakaian BBM (dalam hal ini fossil fuel) itu, menurutnya bisa dilakukan dengan mengganti sebagian dengan energi baru dan terbarukan.
 
"Tapi juga butuh waktu dan tidak gampang. Karena menyangkut attitude, lifestlye, dan behavior," lanjutnya.
 
Dari konsumsi BBM sebanyak 1 juta barel oil equivalen per day (boepd) di Indonesia, 40% nya sudah dilepas ke harga pasar. Sementara 60% sisanya masih disubsidi oleh pemerintah.
 
"Kalau anggaran subsidi dalam setahun sebesar Rp 56 triliun, tahun ini sepertinya pemerintah harus mensubsidi Rp 90 triliun. Untuk minyak saja," lanjutnya.

Pemerintah beberapa lalu pernah memberikan SLT. Warga miskin yang sudah didaftar diberi SLT sebesar Rp 300 ribu per 3 bulan. Namun karena banyak kekisruhan, program itu akhirnya dihentikan dan digantikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

(lih/qom)