.webp)
Dalam dengar pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), produsen menjelaskan, meski Indonesia menjadi produsen terbesar CPO dunia namun bukan penentu harga atau price leader. Harga CPO Indonesia masih berpatokan pada harga di pasar Rotterdam dan Kuala Lumpur.
Dalam hearing tersebut KPPU mengundang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), departemen perindustrian, departemen pertanian, departemen perdagangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perusahaan CPO dan minyak goreng, dan pengamat yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (21/11/2007). "Mana mungkin ada kartel, kita ini menetapkan harga berdasarkan harga tender dan harga di Rotterdam serta Kuala Lumpur. Justru kalau kita menjadi price leader, kartel bisa terjadi di Indonesia," kata Ketua Gapki Akmaluddin Hasibuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai, yang menjadi masalah saat ini adalah antara kebun sawit dengan pabrik minyak goreng yang lokasinya jauh.
"Misalnya kebun ada di Irian dan pabrik pengolahan di Surabaya. Jadi untuk mendistribusikan kembali ke Irian harga menjadi tinggi, karena pabrik minyak goreng tidak efisien dalam distribusi," jelas Akmaluddin.
Yang harus menjadi pemikiran adalah bagaimana membuat pabrik minyak goreng tidak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatara saja.
Menurutnya, meski permintaan CPO dalam negeri rendah tapi karena permintaan dari luar negeri meningkat akan membuat harga CPO tinggi.
Sementara Dirjen Industri Agro dan Kimia Depperin, Benny Wahyudi menilai sulit mengatakan ada kartel di Indonesia. Karena tidak ada konsentrasi penguasaan CPO oleh satu pihak.
"Karena produsen minyak goreng saja asosiasinya ada dua. Saya sulit melihat adanya kartel di industri ini, tapi kalau KPPU merasa memiliki bukti yang bukan secara normatif, ayo kita buktikan dengan melakukan verifikasi," kata Benny.
Sementara Ketua GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, dulu produsen berpikir dengan memiliki pabrik dan perkebunan akan menjadi lebih baik. Tapi yang menjadi masalah kini petani kesulitan mencari pabrik yang independen.
Menurut Sahat, ketimbang menyerang produsen dalam negeri pemerintah sebaiknya membantu industri CPO yang sedang mengalami kampanye negatif.
"Saat ini kita kena isu lingkungan, perusahaan di AS sudah menyatakan tidak boleh menggunakan minyak sawit dari Kalimantan dan Sumatera terkait isu lingkungan," katanya. (ir/qom)
