DPR dan Petinggi Danantara Rapat 2 Jam, Ini Hasilnya

DPR dan Petinggi Danantara Rapat 2 Jam, Ini Hasilnya

Heri Purnomo - detikFinance
Rabu, 01 Jul 2026 22:39 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritona
Ilustrasi Gedung DPR.Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Komisi XI DPR Rapat tertutup dengan para pimpinan Badan Pengelola BPI Danantara Rabu (1/7/2026). Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam

Agenda rapat tersebut mengenai konsultasi Roadmap dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Danantara Development Management Fund Tahun 2026.

Selain pimpinan dan anggota Komisi XI DPR, rapat dihadiri pimpinan Danantara antara lain Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Chief Technology Officer (CTO) Danantara yang juga sekaligus Direktur Utama PT Danantara Development Management Fund Sigit Puji Santosa, beserta jajaran lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan mengatakan dalam rapat tersebut pihak Danantara memaparkan terkait rencana kerja, rencana anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026. Namun, ia enggan mengungkapkan rinciannya karena menghormati sifat rapat yang tertutup.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait dengan proyek dan banyak pertanyaan dari anggota, tapi semuanya adalah rapat tertutup," ujar Misbakhun saat ditemui usai rapat.

ADVERTISEMENT

"Saya menjaga kredensial rapat tertutup tersebut, jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang disampaikan di dalam rapat tersebut," sambungnya.

Misbakhun menambahkan, nantinya DDMF akan masuk untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) jangka panjang yang selama ini minim diminati swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana. Itu yang utama. Definitively proyeknya apa saya belum bisa menyampaikan kepada teman-teman," ujarnya.

Di tempat yang sama, Sigit Puji Santosa menyampaikan rapat tadi membahas terkait rencana DDMF untuk masuk ke dalam program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Salah satunya yakni pada program hilirisasi.

"Program hilirisasi dan lain-lain itu prioritasnya," ujar Sigit.

Saat ditanya apakah DDMF juga bakal masuk ke dalam proyek Giant Sea Wall, Sigit belum bisa mendetailkannya. Ia mengatakan bahwa berbagai proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipaparkan dalam rapat tersebut.

"Semua kita paparkan, tadi nanti detailnya akan kita sampaikan," katanya.

Terkait kebutuhan dananya, Sigit juga belum merinci nilainya. Namun ia memastikan proyek-proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN.

"Oh enggak, enggak ada APBN. Ini semua swasta dan investasi. Nggak ada APBN," pungkasnya.

(hrp/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads