Mau Tertibkan BUMN, Prabowo: Selama Ini Sumber Korupsi

Mau Tertibkan BUMN, Prabowo: Selama Ini Sumber Korupsi

Heri Purnomo - detikFinance
Minggu, 12 Jul 2026 18:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto
Foto: Heri Purnomo
Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi tempat terjadinya korupsi. Oleh karena itu, ia menegaskan akan menertibkan BUMN-BUMN tersebut.

"Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," ujar Prabowo saat pidato di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Prabowo pun kembali mengingatkan dan meminta para pelaku korupsi agar menghentikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merasakan keuntungan yang didapatkan dari BUMN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menegaskan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri! Hentikan praktik-praktik kau! Hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan! Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan," tegas Prabowo.

ADVERTISEMENT

Sementara, Prabowo sebelumnya mengatakan sebanyak 240 BUMN telah ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini dilakukan karena BUMN tersebut tidak untung, melainkan rugi terus.

Awalnya, Prabowo belum mengetahui bahwa jumlah BUMN dan anak usahanya mencapai lebih dari 1.000-an lebih. Ia mengira jumlah BUMN hanya mencapai 300-an.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," ungkap Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur seperti yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6).

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan jumlah perusahaan pelat merah yang ditutup masih akan bertambah. Ia menyebutkan minimal sebanyak 700 BUMN akan ditutup.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," terangnya.

(acd/acd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads