Biang Kerok Harga Beras Masih Tinggi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap penyebab harga beras yang masih tinggi. Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, tren kenaikan harga beras ini tak lepas dari harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sedang tinggi.

Ketut mengatakan harga beras identik dengan harga GKP. Saat ini, rata-rata harga GKP berada di level Rp 7.000-7.500/kilogram (kg). Menurut Ketut, mustahil harga beras di pasar bisa ditekan rendah jika harga gabah di tingkat petani ini sudah melampaui asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pada angka GKP Rp 6.500/kg.

"Tentu kalau GKP-nya tinggi, di atas Rp 7.000 tentu harga beras kan tidak mungkin (murah) di (tingkat) eceran ya. Karena kita membuat asumsi harga eceran tertinggi itu dengan GKP Rp 6.500. Nah, kalau GKP-nya lebih dari Rp 6.500. Tentu tidak akan bisa sesuai dengan harga eceran, apalagi di atas Rp 7.000," ujar Ketut saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Meski begitu, Ketut menilai fenomena ini memiliki sisi positif. Ia menyebut petani saat ini bahagia karena mendapatkan harga yang layak. Hal ini dinilai penting jika Indonesia ingin mengejar target swasembada pangan.

"Nah, kalau kita ingin menjadi negara produsen, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? Karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi," jelas ia.

Dari sisi konsumen, Ketut memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan. Bantuan pangan tahap dua akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuan pangan bagi 33,24 juta, kalau satu keluarga ada tiga orang saja, kali tiga kan sekitar 60 lebih atau 70 juta lebih sudah kita bantu, 90 juta sekian orang sudah dibantu dengan bantuan pangan. Itu sudah meringankan masyarakat kita yang membutuhkan," jelasnya.

Ketut optimistis intervensi pemerintah ini dapat mengerem laju kenaikan harga. Penyaluran bantuan pangan yang akan digelontorkan pada Agustus diyakini akan mengurangi tekanan permintaan di pasar.

"Kalau sudah turun di bulan Agustus tentu bayangkan saja 33 (penerima manfaat) kali tiga (orang), berarti 1.000.000 beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras masih berada di level tinggi pada pekan kedua Juli 2026. Harga beras secara nasional saat ini tercatat mencapai Rp 15.499 per kilogram.

"Beras, minyak goreng perlu mendapatkan perhatian walaupun perubahan IPH-nya relatif rendah, tetapi level harganya sudah sangat tinggi. Ini yang sebenarnya dibayar oleh masyarakat. Walaupun IPH-nya rendah, artinya harganya stabil, tetapi stabil pada harga yang tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (13/7) dikutip CNN.

BPS mencatat terdapat 128 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras hingga pekan kedua Juli 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pekan pertama Juli.

Kenaikan harga beras juga terjadi di 29 provinsi. Sementara itu, harga beras tercatat stabil di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sebaliknya, beberapa provinsi mulai mengalami penurunan harga beras, yakni Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.