.webp)
Pemerintah memastikan operasional penyeberangan kapal perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah kembali normal. Pemerintah juga telah menyetujui anggaran tambahan untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk mendukung pelayaran perintis.
Ketetapan tersebut diputuskan berdasarkan hasil rapat antara Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, jajaran Komisi V, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan COO BPI Danantara Dony Oskaria.
Berdasarkan hasil pertemuan itu, pemerintah menyetujui kebutuhan anggaran yang diajukan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp 209 miliar. Adapun rinciannya, untuk ASDP Rp 139 miliar dan Pelni sebesar Rp 70 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih Rp 70 miliar untuk yang di PELNI, sehingga tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut," ungkap Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Prasetyo menjelaskan, tambahan anggaran ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan penyeberangan kapal perintis. Dalam rapat tersebut, ia juga mengatakan Purbaya langsung menyetujui kebutuhan anggaran yang diajukan ASDP dan Pelni.
Selain itu, pemerintah juga memberikan persetujuan pendanaan untuk Perum Damri. Meski begitu, Prasetyo mengatakan kebutuhan Perum Damri bukan terkait anggaran tambahan, tetapi meminta skema alternatif untuk kebutuhan pendanaan.
"Kalau ASDP dan PELNI kan berhubungan dengan penyeberangan laut, yang darat ini kan Damri, yang memiliki permasalahan yang sama tetapi tidak spesifik memerlukan tambahan anggaran hanya skema pendanaan yang tadi kita sepakati untuk dicarikan solusi," terangnya.
Purbaya juga memberikan persetujuan untuk anggaran belanja tambahan (ABT) untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekitar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun. Prasetyo mengatakan, anggaran tambahan ini masuk dalam anggaran semester II-2026.
"Ya untuk sementara kalau mekanisme ABT kan hanya untuk tahun anggaran tahun berjalan, berarti di sisa semester kedua di tahun 2026 ini. Kurang lebih kalau saya tidak salah ya tadi di sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,4 triliun," pungkasnya.
Bantah Kurang Anggaran
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, membantah kabar yang menyebut kehabisan anggaran. Hal ini ia tegaskan menyusul berhentinya operasional penyeberangan kapal perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Dudy menegaskan, layanan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun anggaran selesai. Layanan penyeberangan kapal perintis akan tetap dijalankan dengan kondisi anggaran yang dihadapi saat ini.
"Oh nggak, nggak habis. Jadi kita dengan kondisi anggaran kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti," tegas Dudy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dudy menjelaskan, pemberhentian sementara layanan penyeberangan perintis beberapa waktu lalu terjadi karena belum tercapainya lelang rute operasi. Namun ia memastikan, saat ini operasional penyeberangan perintis subsidi sudah kembali normal.
"Memang waktu di NTT itu sempat tertunda pelaksanaan lelangnya. Tapi hari ini sudah berjalan dan layanan juga sudah berjalan kembali," pungkasnya.
Layanan Perintis NTT Berhenti Sementara
GM ASDP Cabang Kupang, Ardhani Friandy, sebelumnya melaporkan operasional angkutan penyeberangan perintis di sejumlah lintasan NTT dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026 berdasarkan pemberitahuan dari BPTD Kelas II NTT selaku regulator.
"Namun, kami tetap menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, BPTD Kelas II NTT, serta pemerintah daerah guna memastikan kesiapan operasional apabila layanan kembali ditugaskan," ujar Ardhani.
Layanan yang akan kembali dioperasikan mencakup sejumlah lintasan penyeberangan perintis di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape. Di Cabang Kupang, KMP Ile Mandiri akan melayani lintasan Larantuka-Solor, Solor-Lewoleba, Adonara (Deri)-Baranusa, Baranusa-Bakalang, dan Bakalang-Kalabahi.
Sementara KMP Uma Kalada akan beroperasi pada lintasan Raijua-Sabu dan Waingapu-Raijua. Selanjutnya, KMP Ile Ape melayani lintasan Kewapante-Palue, Palue-Marapokot, Kewapante-Pemana, dan Kewapante-Pulau Besar.
KMP Namparnos akan melayani lintasan Kalabahi-Pulau Pura, Pulau Pura-Teluk Gurita, dan Teluk Gurita-Maritaing. Sementara untuk di Cabang Sape, KMP Komodo akan kembali melayani lintasan Labuan Bajo-Pulau Rinca, sedangkan KMP Cucut akan mengoperasikan lintasan Labuan Bajo-Waingapu.
Dia mengatakan sesuai arahan pimpinan, ASDP memastikan seluruh aspek kesiapan operasional, mulai dari armada, awak kapal, hingga dukungan pelayanan di pelabuhan telah disiapkan sesuai ketentuan regulator sehingga proses pengoperasian kembali dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan andal.
