.webp)
Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan fakta mengejutkan soal penyaluran bantuan sosial (baksos). Menurutnya, administrasi bansos selama ini sangat rumit.
Bahkan, dia mendapatkan laporan ada orang miskin yang harus keluar uang terlebih dahulu untuk mengurus berbagai hal baru bisa mendapatkan bantuan sosial. Prabowo tak mau hal ini terjadi, jangan sampai masyarakat diributkan oleh mengisi data, mengurus dokumen, dan mengeluarkan uang cuma untuk mendapatkan bantuan.
"Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," kata Prabowo dalam sambutannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah tengah membesut layanan bansos digital. Pada laporan yang didapatkan Prabowo dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi program bansos telah dijalankan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi.
Sudah sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.Pendaftaran juga dilakukan gratis dan secara langsung atau real time. Menurutnya ini adalah buah hasil digitalisasi.
"Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," ujar Prabowo.
Menurutnya, Indonesia harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat.
"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," tegas Prabowo.
Pemerintah, kata Prabowo, juga sudah membangun Mal Pelayanan Publik di ratusan kota dan kabupaten. Ini menjadi upaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi.
"Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan, tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital," kata Prabowo.
Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat tak perlu mengantre berjam-jam dan berpindah dari kantor ke kantor hanya untuk mengurus dokumen.
"Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ujar Prabowo.
Lihat juga Video: Pemerintah Siapkan Skema Penyaluran Bansos Lewat Kopdes Merah Putih
