Zulhas Usai Rapat Bareng Prabowo: Kopdes Harus Didukung Semua Kementerian

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah kementerian koordinator (kemenko), kementerian teknis, hingga aparat hukum negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam ratas tersebut, Prabowo membahas sejumlah isu, termasuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga perkembangan konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut ratas digelar selama 3,5 jam. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta operasional KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih didukung penuh oleh kementerian/lembaga hingga unsur TNI-Polri.

"Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian/lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri," ungkap Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Dukungan yang diminta dalam hal ini mencakup peran KDMP sebagai infrastruktur pemerintah dan off-taker. KDMP sebagai infrastruktur adalah fungsi distribusi KDMP untuk menyalurkan barang-barang subsidi.

"Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," terangnya.

Selain itu, Prabowo juga membahas tentang tagihan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jatuh tempo pada September mendatang. Zulhas mengatakan, seluruh tagihan itu akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Zulhas mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses verifikasi dan validasi seluruh tagihan KDMP ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Agustus, sehingga tagihan Agrinas Pangan Nusantara bisa dibayarkan sebelum September.

"Oleh karena itu, segala persyaratan, verifikasi, dan validasi nanti, setelah validasi dan verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan ratas tersebut juga membahas perkembangan situasi dunia, termasuk antisipasi dampak perang di Timur Tengah. Ia mengatakan, pemerintah perlu memiliki langkah mitigatif untuk meredam dampak perang terhadap pasokan minyak dunia.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah dengan melakukan diversifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan minyak nabati 50% (B50). Ia berharap langkah ini tidak berdampak pada sektor pangan nasional.

"Tentunya mengharuskan kita memiliki ketahanan energy security termasuk di antaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk tentunya kita berharap tidak terlalu berpengaruh pada fokus pembangunan kita, sektor pangan," jelasnya.