.webp)
Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan memperkuat kolaborasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah.
Peluncuran GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona.
Rini mengatakan, saat ini telah terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 88 MPP telah dibangun dan pemerintah masih mendorong pembentukan MPP di sekitar 130 kabupaten/kota lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten/kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik," kata Rini dalam konferensi pers di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut Rini, GNPP mengusung semangat 24/7 yang mencerminkan pelayanan publik yang terus hadir, responsif, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Ia menegaskan gerakan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rini menjelaskan satu MPP rata-rata mengintegrasikan sekitar 150 jenis layanan, mulai dari administrasi kependudukan, BPJS, paspor, layanan Kementerian Agama, Kementerian Hukum, hingga layanan sejumlah BUMN seperti Taspen.
"Peningkatan layanan publik ini atau pelaksanaan pelayanan publik ini tidak bisa dilakukan secara tersendiri-sendiri. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang sudah berkenan menyatukan layanan-layanannya di dalam satu atap atau di dalam satu mall pelayanan publik," jelas Rini.
Sementara itu, Tito mengatakan masih terdapat sekitar 200 daerah yang perlu didorong membangun MPP, terutama daerah dengan jumlah penduduk yang padat.Ke depan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan layanan tatap muka, tetapi juga akan diperluas melalui layanan digital.
"Nanti ke depan pelayanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual tapi kepada digital virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah. Ini yang sedang dikembangkan sudah pilot project 43 (kabupaten/kota) dan akan dikembangkan lagi 9 Agustus lagi 143," jelas Tito
Di sisi lain, Rini mengatakan pemerintah akan menerapkan pendekatan omni-channel atau berbagai kanal dalam pelayanan publik. Selain layanan tatap muka, pemerintah juga akan memperluas layanan keliling mobile service, anjungan pelayanan mandiri, hingga layanan digital yang terintegrasi.
Ia menjelaskan transformasi digital tersebut akan didukung oleh Digital Public Infrastructure, yang mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), data lintas instansi, serta sistem pembayaran digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.
"Saya pernah punya pengalaman melihat di beberapa mal pelayanan publik, meskipun mereka bisa online tapi mereka lebih nyaman kalau bisa bertemu dengan petugasnya. Jadi kita akan terus lakukan, yang kedua kita akan mendorong layanan bersifat mobile, jadi jemput bola jadi harus dilakukan terutama untuk daerah-daerah yang di daerah 3T kita akan teruskan supaya semua mendapatkan layanan secara setara," beber Rini.
(acd/acd)
