Utang Modal Kopdes Merah Putih Mulai Dibayar September

Utang Modal Kopdes Merah Putih Mulai Dibayar September

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Sabtu, 25 Jul 2026 09:00 WIB
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Kamis (17/7/2025).
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng
Jakarta -

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mendapatkan modal dari fasilitas kredit dari bank pelat merah atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setiap gerai Kopdes Merah Putih mendapatkan modal berupa pinjaman hingga Rp 3 miliar.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kopdes bakal mulai bayar utang kepada bank BUMN pada September 2026. Zulhas mengatakan jatuh tempo pertama utang tersebut pada September. Artinya, angsuran kredit akan dimulai pada bulan tersebut.

"Nanti September akan jatuh tempo pertama ya, untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara, kan selama ini pinjam," ujar Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum angsuran dibayar, akan ada verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Bila hasil pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada masalah, pihaknya akan melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang Kopdes.

ADVERTISEMENT

Pembayaran angsuran kredit Kopdes sendiri akan dilakukan dengan menggunakan APBN, tepatnya menggunakan anggaran Dana Desa.

"Setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah memberikan wanti-wanti soal modal Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Menurutnya modal tersebut diberikan bukan cuma untuk melakukan konstruksi infrastruktur koperasinya saja, namun juga untuk operasional koperasi.

Modal Rp 3 miliar per koperasi itu didapatkan dananya dari pinjaman yang dilakukan pemerintah kepada Himbara alias bank-bank BUMN. Purbaya menekankan uang Rp 3 miliar harus bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekaligus operasional.

Baginya, uang sebesar merupakan modal yang sungguh besar untuk membangun sebuah gerai koperasi, seharusnya uangnya tidak habis hanya untuk konstruksi gerai.

"Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Nanti kan itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank, saya tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).

(hal/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads