.webp)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah terjadi kelangkaan beras premium di ritel modern. Pemerintah meyakini stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN.
Meski begitu, diakui ada kenaikan harga beras premium yang diklaim masih dalam koridor tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia berharapsegmentasi konsumen beras premium yang merupakan kalangan menengah ke atas dapat memahami.
"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966/kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.
Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224/kg atau 2,17% tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900/kg.
"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," terang Ketut.
Ia meyakini, pemerintah terus melakukan intervensi harga beras. Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.
"Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya," tambah Ketut.
Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.
Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.
"Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya," tutup Ketut.
(ada/ara)
