.webp)
Pemerintah Malaysia mengklaim negaranya tinggal selangkah lagi menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut Bank Dunia. Saat ini, pendapatan nasional Malaysia hanya terpaut 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia.
Mengutip Bernama, Rabu (29/7/2026), Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan capaian ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada kuartal II 2026. Di saat yang sama, inflasi tetap terkendali di level 1,9% dan tingkat pengangguran berada di angka 3%.
Ia mengatakan momentum ini akan dijaga dan ditingkatkan untuk menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia," katanya dalam pidatonya pada peluncuran Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026.
Berdasarkan data pemerintah, pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Malaysia pada 2025 mencapai RM 57.200 atau sekitar US$ 13.351. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia yang sebesar US$ 14.375.
Ia mengatakan pemerintah akan mempertahankan target pertumbuhan tahunan antara 4 dan 5% untuk tahun 2026 yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, dan sektor-sektor intensif teknologi, termasuk semikonduktor dan pusat data.
Di sisi lain, Akmal mengatakan bahwa Berdasarkan Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026 masih ada tantangan struktural yang masih dihadapi Malaysia. Di mana sebanyak 35,6% pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya atau mengalami skills mismatch
Ia mengatakan bahwa di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-13 (13MP), pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperluas pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknik (TVET), Akademi di Industri (AII), dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital.
"Ketika 35,6% pekerja berpendidikan tinggi tetap berada di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," katanya.
Sementara itu, defisit fiskal federal menyempit dari 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2022 menjadi 3,7% pada tahun 2025.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi defisit menjadi tiga persen atau lebih rendah pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran, sambil melindungi kelompok rentan.
"Kami telah mengurangi defisit dari 5,5% menjadi 3,7% dan menargetkan 3% atau lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat; ini tentang memastikan bahwa setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur," kata menteri tersebut.
