Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan nasib 13 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang dinilai boros. Penanganan 13 ribu titik dapur MBG akan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat prioritas wilayah, terutama daerah dengan angka stunting yang tinggi atau yang berada di zona merah.
Zulhas mengatakan SPPG yang berada wilayah tertinggal dan daerah dengan kasus stunting tinggi, seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu sebulan.
"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Sementara itu, untuk sebagian besar titik lainnya yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, pemerintah membutuhkan waktu penanganan sekitar dua bulan. Menurut Zulhas, pemerintah memerlukan waktu untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.
Untuk itu, Zulhas meminta kepada para pihak terkait agar tidak melakukan aksi demonstrasi lagi. Zulhas menegaskan pemerintah akan terus merinci bentuk penyelesaian untuk sisa wilayah tersebut dan memastikan seluruh proses berjalan transparan.
"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya telah mengantongi data-data wilayah dengan angka stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di daerah tersebut, Sudaryono menjelaskan apabila ada dapur MBG yang sudah dibangun agar segera dibuka operasional baru.
"Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Jadi, ada ini ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa daerah di pulau lain ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa saya lihat tadi, itu bagaimana segera," ujar Sudaryono.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah memberikan daerah-daerah rawan stunting kepada BGN. Budi menyebut sebelum 5 Agustus, SPPG yang sudah siap dibuka langsung di daerah-daerah yang stunting tinggi.
"Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib khusus untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, 'Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan'. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta pemerintah melakukan audit 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membuat boros anggaran Rp 1 triliun setiap bulan. Ia meminta ada investigasi terkait temuan itu.
"Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Yahya mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) mesti berhati-hati melakukan pembayaran SPPG. Ia menyebutkan, jika terbukti melanggar, 13 ribu titik SPPG itu harus diberi sanksi.
Simak Video 'Dari Isu Korupsi Sampai Dapur, 3 Trik Kepala BGN Bereskan MBG':
(acd/acd)