.webp)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menunjuk PT Tambang Sumbawa Barat, dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjuk PT Bumi Sumbawa Emas.
Padahal, seharusnya saham tersebut masih dalam tahap penawaran untuk pemerintah atau perusahaan negara atau daerah.
Dirut NNT Martiono mengaku pihaknya sudah menyurati pemerintah pusat untuk meminta penjelasan terkait kondisi tersebut.
"Kita sudah mundurkan (jadwalnya), tapi begitu ketemu dengan pemda ternyata yang beli PT, bukan pemda. Surat kita terakhir ke pemerintah pusat meminta petunjuk," katanya di Jakarta, Kamis (29/11/2007).
Menurut Martiono, jika yang akan membeli adalah perusahaan swasta, maka mekanismenya akan berbeda jika pembelinya masih dari unsur pemerintah.
"Kalau pemerintah, harga dipatok segitu ya segitu. Tapi kalau swasta kan tidak begitu," katanya.
Harga saham divestasi 3% NNT yang ditetapkan pemerintah adalah US$ 109 juta. Sedangkan untuk penawaran ke swasta akan bersifat B2B, yang penentuan harganya berbeda.
"Jadi kalau dengan swasta, harganya bisa beda. Bisa lebih mahal bisa lebih murah," katanya.
Dengan ditunjuknya dua perusahaan swasta itu, maka bisa menutup kesempatan perusahaan swasta lainnya. Padahal seharusnya setiap perusahaan swasta bisa mendapat kesempatan yang sama.
Ia juga menjelaskan, jika ada perbedaan tafsiran seperti sekarang, dalam kontrak tercatum dua jenis penyelesaiannya.
Pertama adalah penyelesaian secara administratif, yaitu menyamakan penafsiran diantara kedua pihak yang menandatangani kontrak (pemerintah dan NNT).
Jika tidak selesai, maka jalan terakhir adalah arbitrase. "Kita tentu tidak berharap itu terjadi," katanya. (lih/ir)
