.webp)
Sebanyak 274 entitas BUMN telah dipangkas sebagai bagian dari program transformasi pengelolaan BUMN agar lebih ramping, efektif, dan efisien.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dengan Utusan Khusus Presiden pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Dony mengatakan program streamlining terus berjalan sesuai target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami laporkan sebelumnya bagaimana kami melakukan streamlining. Nah, result-nya sekarang sudah 274 perusahaan yang kita lakukan streamlining," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Dony menjelaskan, secara keseluruhan pemerintah menargetkan sebanyak 652 perusahaan akan disederhanakan. Dengan demikian, nantinya jumlah perusahaan BUMN yang tersisa sekitar 250 entitas.
"Kurang lebih nanti total yang akan kita selesaikan itu 652 perusahaan yang akan hilang. Dan sehingga nanti kita hanya akan punya 250 perusahaan," ujar Dony.
Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan sejumlah dampak positif transformasi yang mulai dirasakan di sejumlah BUMN. Salah satunya adalah perubahan strategi bisnis PT Pupuk Indonesia yang berhasil membukukan laba sebesar Rp 6,1 triliun pada enam bulan pertama tahun ini.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan transformasi juga mulai mendorong peningkatan kapasitas produksi serta memperluas pasar ekspor industri pupuk nasional.
"Sekarang kita sudah membangun 8, memperbaiki 8 pabrik pupuk kita. Dan kita sudah mulai ekspor pupuk kita, bulan lalu ekspor perdana kita ke Australia. Jadi kita sudah menjadi eksportir pupuk sekarang," ujar Dony.
Melalui transformasi yang terus dijalankan, BP BUMN bersama Danantara mendorong BUMN menjadi perusahaan yang lebih sehat, adaptif, dan berdaya saing. Penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan strategi bisnis, serta peningkatan kinerja operasional diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
(hrp/fdl)
