Ekonomi RI Bisa Tumbuh Tinggi, tapi Ada Syaratnya

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkapkan penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 5%. Di mana kebijakan ekonomi Indonesia terlalu berorientasi ke dalam negeri dan mengabaikan sektor luar negeri.

Didik menilai jika kebijakan sektor luar negeri belum dijadikan mesin utama untuk mendorong transformasi ekonomi dan industrialisasi, maka kemungkinan besar ekonomi Indonesia tidak akan mencapai angka 8%.

"Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5%. Dengan kebijakan selama ini tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa menyamai Vietnam, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan tahunan sampai 8,3%," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8/2026).

Didik menilai Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sektor dalam negeri. Ia mengatakan, jika sekitar luar negeri dijadikan juga sebagai motor penggerak perekonomian, maka investasi asing atau foreign direct investment (FDI) diharapkan masuk lebih deras karena didukung sistem insentif, infrastruktur, serta birokrasi yang ramah dan efisien.

Pada saat yang sama, investasi dalam negeri juga diyakini dapat tumbuh seiring masuknya investasi asing. Hal itu bisa terjadi apabila kebijakan ekonomi dirancang dengan orientasi ekspor.

"Untuk menuju pertumbuhan 7-8% seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan. Jika tidak dan hanya mengandalkan sumber daya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5% atau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," ujarnya.

Didik menyampaikan Indonesia pernah mempunyai best practice strategi outward looking seperti tahun 1980-an dimana negara mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor. Pada tahun 1980-an kebijakan outward looking ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7-8% selama 2 dekade.

"Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3 dekade lalu. Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi," bebernya.