Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, tidak semua program berjalan dengan lancar.
Zulhas menyampaikan ada program yang memang sudah berhasil, dan ada juga yang belum berhasil. Untuk program yang berhasil berada di sektor pangan yang saat ini sebagian besar sudah tidak impor, di antaranya beras dan garam.
Padahal, kata Zulhas, beberapa tahun belakangan sektor pangan banyak yang impor. Misalnya, pada 2024, realisasi impor beras mencapai 4,5 juta ton. Selain itu, impor gula mencapai sekitar 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, serta sapi sekitar 1 juta ekor.
"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sementara itu, Zulhas mengakui ada pula program yang masih bermasalah, salah satunya MBG. Dia menyebut terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Zulhas mengatakan saat ini pemerintah sedang berbenah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan. Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan," ujarnya.
Kemudian soal rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulhas juga mengakui masih ada persoalan. Salah satunya soal penempatan lokasi pembangunannya.
"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pemerintah saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan yang berada di 103,9. Ia bilang saat ini pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan nilai tukar nelayan menjadi 120.
"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli. Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," ujarnya.
"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu," sambungnya.
(hrp/fdl)