Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan diputuskan untuk dipisah mulai tahun 2028. Hal tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh atensi besar pada putusan MK tersebut dan akan melakukan perubahan sesuai putusan. Hanya saja untuk tahun 2027, dia menilai tampaknya anggaran MBG belum akan dipisah karena APBN sudah selesai disusun lebih dulu sebelum amar putusan MK.
Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan rencana APBN tahun depan yang sudah disepakati DPR pada Sidang Nota Keuangan 2027 pada tanggal 14 Agustus 2026 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama kan kalau kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya. Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
"Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review," katanya.
Dia melanjutkan pemerintah juga akan terus meninjau anggaran pendidikan untuk memastikan agar mandatori anggaran pendidikan senilai 20% dapat tetap terwujud.
"Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani," lanjut Prasetyo.
Prasetyo juga mengatakan pemerintah sudah menggelontor anggaran pendidikan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah perbaikan dan revitalisasi sekolah. Tahun ini saja dari awalnya cuma belasan ribu sekolah ditingkatkan jadi puluhan ribu sekolah.
"Contoh misalnya kalau untuk tahun ini yang tadinya dialokasikan untuk memperbaiki kurang lebih 17.000 sekolah, itu kemudian atas petunjuk dari Bapak Presiden karena berdasar laporan dan data, maka pemerintah memutuskan untuk menambah, ya menambah kurang lebih 60.000 titik sekolah yang diperbaiki atau yang direnovasi untuk di tahun 2026," papar Prasetyo.
(acd/acd)









































