Pembatasan Premium Tidak Efektif

Jakarta - Rencana pemerintah yang akan membatasi penggunaan premium bagi kendaraan pribadi dinilai kurang tepat sasaran. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih strategis, termasuk melakukan pembatasan kepemilikan kendaraan.

Hal ini disampaikan Tjatur Sapto Edy kepada detikcom, Selasa (4/12/2007). "Premium itu sebenarnya sudah mendekati tingkat keekonomian. Tapi pasarannya kurang tepat. Jadi, langkah ini kurang efektif," kata Tjatur.

Bisa dibayangkan, apabila pemerintah mengurangi pasokan premium di SPBU di jalan protokol, tol, dan di kawasan perumahan mewah, maka kendaraan umum juga bisa terkena imbasnya. "Karena jalan protokol dan tol itu juga dilewati kendaraan umum. Kalau premium dibatasi dan pasokannya sedikit, kan angkutan umum terkena imbas," kata dia.

Selain itu, kendaraan pribadi juga bisa diisi premium di tempat lain, selain di jalan protokol, tol atau kawasan perumahan mewah. Lagi pula, menurut Tjatur, nilai penghematan yang dilakukan dengan penghematan ini hanya Rp 4-5 triliun per tahun.

Bila memang bertujuan untuk mengerem membengkaknya subsidi, menurut Tjatur, maka distribusi premium harus tepat sasaran. Setelah itu, premium yang disubsidi harus diutamakan untuk angkutan umum dan motor. "Ini pun harus ada terlebih dulu pembatasan kepemilikan motor. Kalau perdagangan motor tak terkendali seperti saat ini, ya susah juga," kata dia.

Selain itu, kata dia, mobil-mobil pribadi di atas 1.500 CC juga harus dipastikan bebas premium. "Kemudian, keluarga-keluarga yang memiliki mobil kedua dan ketiga diterapkan pajak BBM. Jadi, mereka nanti diberi pajak selisih subsidi. Dengan begitu, orang akan berpikir ulang untuk membeli mobil banyak-banyak," ujar anggota DPR dari PAN ini.

Hal yang penting, pejabat-pejabat tinggi juga harus memberikan contoh terlebih dulu terkait penggunaan BBM dan hemat energi. "Misal, pengawal Presiden itu tidak harus pakai mobil-mobil yang ber-CC besar, karena itu boros energi," ujar dia.

Bagi Tjatur, seharusnya sebelum membenahi distribusi premium, pemerintah juga memperhatikan perdagangan minyak tanah dan solar. Minyak tanah, walaupun produksinya lebih rendah dibanding premium, tapi subsidinya  65%.

"Jadi, selesaikan dulu sensus minyak tanah, untuk mengetahui siapa saja yang berhak membeli minyak tanah. Setelah minyak tanah beres, baru solar. Sebab, solar ini sangat rawan pengoplosan," jelas dia. (asy/asy)