.webp)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah mengadakan pertemuan dengan para calon investor global terkait rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Dalam pertemuan itu, para calon investor disebut menyambut dengan positif.
Rosan mengatakan dari undangan yang disebar untuk 70 pihak di kawasan Asia, jumlah yang hadir justru mencapai 110 calon investor. Acara tersebut digelar di Nusa Dua, Bali.
"Kita undang ada 70 untuk Asia, tapi yang datang sampai 110 dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebenarnya sangat positif," ujar Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2027 di kantor pusat DJP Kemenkeu, dikutip Minggu (16/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati begitu, Rosan menjelaskan para investor global tersebut tetap memperhatikan kesiapan struktur tata kelola kelembagaan. Mereka ingin memastikan format dan struktur dari PFII benar-benar sesuai dengan standar operasional dunia.
Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi serta melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan kepada para investor.
Menurutnya, pembentukan PFII dirancang secara profesional dengan mengutamakan prinsip independensi. Independensi tersebut mencakup seluruh lini pengelolaan, termasuk proses hukum dan pengawasan kelembagaan.
"Pada intinya memang dari PFII itu semuanya itu memang harus independen. Jadi baik dari kalau pengelolaannya sudah pasti independen, kemudian dari pengadilannya juga walaupun tetap bekerja sama dengan MA, tahap-tahapnya juga harus independen, kemudian OJK-nya juga, OJK independen, ya," beber ia.
Terkait potensi penarikan dana global, Rosan menjelaskan sejauh ini penjajakan baru mencakup para investor dari kawasan Asia. Meski demikian, potensi investor lebih besar diproyeksikan datang dari kawasan Timur Tengah, khususnya Dubai.
"Yang kita temui itu baru investor atau family office yang dari Asia dulu. Belum yang Eropa, belum yang dari Timur Tengah. Justru potensi yang besar tuh yang banyak dari Dubai ini," tutur Rosan lebih lanjut.
Pemerintah juga banyak menyerap masukan dari Dubai International Financial Centre (DIFC). Menurut Rosan, DIFC dinilai memiliki kerangka kerja (framework) yang sangat baik dan relevan untuk diadopsi dalam pengembangan skema investasi ini.
(acd/acd)
