Desil Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Ini Respons Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi terkait desil yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah pihak merasa pemetaan tersebut tak sesuai dengan kondisi ekonomi.

Airlangga mengatakan pembagian desil tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan melalui mekanisme sensus. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi, mencakup keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, keterangan perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.

"Kan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional)," kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Di sisi lain, Kepala LPS Anggito Abimanyu menilai tantangan Indonesia saat ini bukan terletak pada kekurangan sumber daya maupun instrumen kebijakan. Menurutnya, tantangan justru bagaimana berbagai sumber daya dan institusi tersebut dapat terhubung sehingga mendorong kegiatan produktif.

"Indonesia memiliki sumber daya. Kita memiliki institusi. Kita memiliki instrumen kebijakan. Tantangannya adalah menghubungkan semuanya dan mengubah stabilitas menjadi transformasi," ujar Anggito dalam inspirational address pada Industrial Summit 2026 yang diselenggarakan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) bersama University of Glasgow di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Anggito, pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi, sementara investasi membutuhkan pembiayaan. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu menghubungkan berbagai elemen tersebut secara efektif.

"Pertumbuhan membutuhkan investasi. Investasi membutuhkan pembiayaan. Dan pembiayaan yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas dan kepercayaan," katanya.

Ia juga menilai persoalan utama dalam sistem pembiayaan bukan semata-mata seberapa besar likuiditas atau aset keuangan yang tersedia, melainkan seberapa efektif pembiayaan tersebut dapat berubah menjadi investasi.

"Seberapa efektif kita menghubungkan uang, proyek, dunia usaha, dan modal? Inilah tantangan keuangan," ujar Anggito.

Menurutnya, masih terdapat persoalan dalam proses penyaluran atau transmisi pembiayaan. Meskipun instrumen fiskal, moneter, dan keuangan telah tersedia, investasi produktif dapat tetap tertahan akibat persoalan informasi, ketidaksesuaian harga, serta belum tersedianya proyek yang cukup matang untuk dibiayai.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah penentuan tersebut merujuk pada besaran pengeluaran atau kepemilikan aset, Airlangga memastikan bahwa seluruh indikator ekonomi tersebut dihimpun melalui metode survei.

"Ya itu berdasarkan survei," tambahnya.

Desil Jadi Perbincangan

Sebelumnya, perbincangan mengenai desil ramai di media sosial. Mereka mengecek secara mandiri di websitedtsen-form.bps.go.iddengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan.

"Udah pada cek data ekonomi kalian kah? Kalian di desil berapa? Aku mau flexing lah, karena aku masuk desil 10 alias SANGAT KAYA. Entahlah..
Aminkan aja ya gaes ya.. amiiin.. Ada tetangga yg kerja serabutan tapi masuk desil 9," tulis listyan******.

"Terlepas dari tabel nya yg hoax, gue rasa ini pengukurannya perlu dibenahi sih. Masa iya gue di desil 9 weiii??? Rumah aja kaga punya," tulis @Seek******

"mamaku single parent dengan gaji 1,4 jt perbulan, tapi herannya kami malah dapet desil 9. aneh banget:( kip kuliahku terancam gagal karena desilnya terlalu tinggi.. padahal seharusnya kami masuk desil 3," tulis @keluhkesah*****.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf merespons keluhan warga yang memiliki penghasilan biasa, namun masuk dalam desil dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan data desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui setiap tiga bulan. Warga yang merasa data ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui kelurahan dan desa setempat.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Gus Ipul dikutip dari 20Detik.

Sementara itu, Ketua LPS Anggito Abimanyu menilai tantangan dalam kebijakan ekonomi bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya maupun instrumen kebijakan. Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana berbagai sumber daya, institusi, dan instrumen tersebut dapat terhubung secara efektif.

"Indonesia memiliki sumber daya. Kita memiliki institusi. Kita memiliki instrumen kebijakan. Tantangannya adalah menghubungkan semuanya dan mengubah stabilitas menjadi transformasi," ujar Anggito dalam inspirational address pada Industrial Summit 2026 yang diselenggarakan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) bersama University of Glasgow di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Anggito, transformasi ekonomi membutuhkan rangkaian yang saling terhubung. Pertumbuhan membutuhkan investasi, sementara investasi membutuhkan pembiayaan. Adapun pembiayaan berkelanjutan membutuhkan stabilitas dan kepercayaan.

"Pertumbuhan membutuhkan investasi. Investasi membutuhkan pembiayaan. Dan pembiayaan berkelanjutan membutuhkan stabilitas dan kepercayaan," katanya.

Ia juga mengatakan masih terdapat persoalan informasi dalam sistem pembiayaan. Meskipun berbagai instrumen fiskal, moneter, dan keuangan telah tersedia, investasi produktif dapat tetap tertahan akibat persoalan informasi, ketidaksesuaian harga, serta belum tersedianya proyek yang cukup matang untuk dibiayai.

"Seberapa efektif Anda menghubungkan uang, proyek, bisnis, dan modal? Inilah tantangan keuangan," ujar Anggito.

Tonton juga video "Mensos Respons Keluhan Warga soal Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi"