FPAN Tolak Pembatasan Premium

Jakarta - Rencana pemerintah membatasi penggunaan premium dengan alasan subsidi bakal dialihkan untuk rakyat kecil, ditolak FPAN DPR. Kebijakan itu tidak akan menguntungkan, karena data pemerintah masih amburadul.

"Kita menolak rencana pemerintah itu sebelum datanya jelas, karena sudah banyak sekali kebijakan yang asal dibuat tapi kacau di lapangan seperti konversi minyak tanah ke elpiji," cetus Ketua FPAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2007).

Menurut Sekjen DPP PAN ini, langkah pemerintah membatasi penggunaan premium dalam situasi seperti saat ini akan semakin memperkeruh kondisi politik dan ekonomi nasional. Karena kebijakan itu mau tidak mau akan berimplikasi langsung kepada rakyat kecil.

"Kalau sampai itu dilaksanakan, lagi-lagi rakyat yang akan jadi korban. Karena itu pemerintah harus mengkaji ulang secara mendasar kebijakan itu," ujarnya.

Selain kedua alasan itu, untuk mengambil kebijakan tersebut pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR karena terkait dengan alasan pengurangan subsidi. Padahal APBN 2008 sudah diketuk oleh DPR yang berarti sudah menjadi acuan anggaran pemerintah di tahun depan.

"Sebelum dikonsultasikan dengan DPR, kebijakan itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau tetap kita bisa menggunakan jalur dan hak yang dimiliki dewan, seperti interpelasi," tegasnya.
(umi/nrl)