.webp)
Pemerintah mengklaim negara dapat berhemat besar-besaran imbas dari program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengatakan negara akan menghemat anggaran puluhan triliun rupiah karena program tersebut.
Penghematan bisa terjadi karena program ini akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi.
"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom Muhammad Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut dia mengatakan uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan terkait bantuan sosial secara. Tahap awal program difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurut Qodari digitalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan data (inclusion error), yakni masuknya masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, serta kesalahan pendataan (exclusion error), yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan.
Dia mengatakan potensi efisiensi akan semakin besar apabila sistem tersebut nantinya diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp 200 triliun.
"Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun," jelas Qodari.
Uji Coba Perlinsos Digital
Uji coba Perlinsos Digital dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga dipandang sebagai tahap awal pembangunan infrastruktur digital perlindungan sosial di Indonesia. Apabila berhasil, perlindungan sosial lainnya seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi gas, dan program bantuan lainnya nantinya juga akan berbasis digital.
Sejauh ini, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota dalam waktu kurang lebih satu bulan. Pemerintah selanjutnya akan memperluas cakupan uji coba tersebut secara bertahap hingga mencapai 153 kabupaten/kota.
Lebih lanjut, melalui uji coba Perlinsos Digital, proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari, kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja.
Pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, dan nomor meter PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen yang tersedia di kabupaten/kota terpilih.
Sistem Perlinsos Digital menghubungkan data dari kementerian dan lembaga terkait melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
"Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang menghubungkan data dari delapan kementerian/lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari.
Menurutnya, percepatan proses tersebut dimungkinkan karena data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real-time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual maupun menggunakan data yang sudah tidak mutakhir dapat diminimalkan.
Perlinsos Digital juga dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sistem tersebut menggunakan filter kelayakan yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan data dari delapan kementerian/lembaga.
Indikator yang digunakan antara lain kepemilikan tanah, akses penggunaan listrik, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda empat, status kepegawaian, upah, dan sejumlah indikator lainnya.
Tonton juga video "Airlangga: Penetapan Program Perlinsos Dilakukan Secara Transparan"
