.webp)
Pemerintah Indonesia buka suara terkait laporan Amerika Serikat (AS) yang menuding Indonesia membantu China menghindari tarif melalui praktik transhipment. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan tersebut.
Airlangga mengatakan Indonesia tidak menjalankan praktik transhipment karena perekonomian Indonesia berbasis industri, bukan pelabuhan. Menurutnya, ada negara-negara yang memang memiliki spesialisasi sebagai pusat pelabuhan dan transit perdagangan.
"Indonesia tidak pernah melakukan transhipment karena Indonesia adalah negara berbasis kepada industri, bukan berbasis kepada pelabuhan. Jadi, ada negara yang khusus spesialisasi untuk pelabuhan," ujar Airlangga di kantornya Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Praktik transhipment scam merujuk pada upaya mengalihkan barang melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal barang, termasuk untuk menghindari pengenaan tarif. Dikutip dari The Business Times, berdasarkan laporan Gedung Putih, Singapura, Indonesia, dan puluhan negara lainnya dimanfaatkan eksportir China untuk menghindari tarif AS.
Laporan berjudul The Great Transhipment Scam yang dirilis pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyoroti praktik pengiriman barang China melalui negara ketiga dengan tarif lebih rendah, sembari menyamarkan asal barang sebenarnya.
Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk ke dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini disebut sebagai negara yang memiliki integrasi ekonomi signifikan dengan China.
Sementara Singapura masuk ke dalam Tier 3, bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Kelompok tersebut disebut sebagai negara-negara yang lebih kecil dan dinilai menjadi target oportunistis bagi eksportir yang terkait dengan China.
Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan. Negara-negara tersebut disebut sebagai platform ekspor utama menuju AS. Gedung Putih menyebut negara-negara dalam jaringan tersebut berpotensi menjadi titik peluncuran atau hub bagi praktik penghindaran tarif.
Secara total ada 40 negara yang dinilai berada dalam 'shadow transhipment network'. Barang yang sebagian besar dibuat di China dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas di negara ketiga sebelum diekspor ke AS dengan identitas asal yang berbeda.
Pemerintah AS memperkirakan praktik transhipment untuk menghindari tarif berpotensi membuat negara tersebut kehilangan penerimaan bea masuk antara US$ 40-303 miliar.
Tonton juga video "Airlangga Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,5% di Kuartal I"
(ily/ara)
