Kepala Bakom Angkat Bicara soal Heboh Data Desil

Urusan desil alias pengelompokan keluarga di Indonesia berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya bikin heboh. Banyak masyarakat yang khawatir penghitungan desil ini kurang tepat dan akurat.

Desil sendiri menjadi penting karena pengelompokan ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan berbagai bantuan sosial. Banyak masyarakat mengeluhkan perhitungan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat bantuan sosial tidak bisa diakses, padahal masih membutuhkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari buka soara soal heboh perhitungan desil ini. Menurutnya pemerintah pasti akan memberikan atensi untuk keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat apabila perhitungan desil ternyata tidak tepat, kemudian mendorong dilakukannya perbaikan.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Qodari lantas bicara soal upaya pemerintah untuk memperbaiki pendataan data sosial dan ekonomi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan sendiri penyesuaian basis data akan dilakukan.

Sebab, selama ini menurutnya masalah ketidakakuratan data penerima bantuan masih terjadi di Indonesia. Dia bicara dalam penyaluran bantuan sosial ada dua jenis masalah.

Pertama, inclusion error yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan tapi mendapatkannya. Kedua, exclusion error yaitu saat pihak yang mestinya mendapatkan bantuan justru tak mendapatkan apa-apa.

"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.

Sebelumnya, penentuan angka desil masyarakat Indonesia rencananya bakal dikaji ulang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya data sosial dan ekonomi memang akan selalu berubah.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026) lalu.

Saat ini Sensus Ekonomi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus itu akan mengevaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan angka desil masyarakat Indonesia masih menunggu dari hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS.

Sementara itu, sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Ia menyebut, angka desil tidak serta merta menjadi ukuran ekonomi satu keluarga.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Amalia menegaskan, dengan demikian, desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga.

Tonton juga video "Mensos Respons Keluhan Warga soal Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi"