Ginandjar, Nasionalisme Ekonomi, dan Para 'Anak Didiknya'

Ketika Ginandjar Kartasasmita dipercaya menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada 1983, pekerjaannya bukan sekadar merumuskan kebijakan dari balik meja. Ia turun mendorong industri nasional sekaligus membuka ruang bagi pengusaha pribumi untuk tumbuh, memperkuat kemampuan usaha, dan berani bersaing.

Dari kiprah itu muncul sejumlah nama pengusaha yang kemudian kerap dikaitkan dengan pembinaan Ginandjar-mereka yang belakangan populer disebut sebagai "Ginandjar Boys". Di antara nama yang disebut pernah mendapat dorongan dan pembinaan Ginandjar adalah Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Fahmi Idris.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenang kiprah tersebut dalam pengantar buku Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, karya Suhartono dkk., yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas. "Usaha peningkatan produksi domestik benar-benar dilakukan saat itu oleh Ginandjar secara optimal sehingga mendorong kemajuan usaha produksi dalam negeri," tulis Kalla.

Menurut Kalla, Ginandjar juga dengan tulus mendorong dan membina pengusaha pribumi di berbagai bidang usaha dan teknologi. Yang menarik, kata Kalla, Ginandjar tidak pernah meminta balas jasa dari para pengusaha yang pernah dibantunya.

Kisah itu menjadi salah satu sisi menarik dari buku setebal sekitar 500 halaman tersebut. Buku ini merekam perjalanan panjang Ginandjar sejak mulai berkiprah pada 1965, melewati masa pemerintahan Presiden Soekarno, lebih dari tiga dekade pemerintahan Soeharto, hingga masa Reformasi.

Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi menjadi salah satu benang merah perjalanan Ginandjar.
Ketika mendapat tugas mengurusi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, ia mendorong agar kemampuan produksi nasional tidak sekadar menjadi pelengkap dalam pembangunan ekonomi. Produk dalam negeri, industri nasional, dan pengusaha Indonesia harus diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi.

Bagi Ginandjar, perlindungan terhadap industri nasional bukanlah tujuan akhir. Perlindungan semestinya menjadi jembatan agar pelaku usaha memiliki waktu dan kesempatan untuk memperkuat kemampuan, meningkatkan teknologi, memperluas pasar, dan pada akhirnya mampu bersaing.

Gagasan itu terus terbawa dalam perjalanan kariernya. Ginandjar kemudian dipercaya menjadi Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia menjadi salah satu teknokrat yang ikut berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional. Tetapi perjalanan panjang itu tidak selalu berlangsung dalam suasana yang tenang.

Salah satu episode paling dramatis terjadi pada 20 Mei 1998. Saat itu, Indonesia berada di tengah krisis ekonomi dan politik yang semakin dalam. Ginandjar bersama 13 menteri lainnya menyatakan tidak bersedia bergabung dalam kabinet baru yang hendak dibentuk Presiden Soeharto. Sikap tersebut kemudian disampaikan melalui surat yang dikenal sebagai Deklarasi Bappenas.

Keputusan itu membuat mereka sempat dituding sebagai "brutus"-orang-orang yang dianggap mengkhianati pemimpin yang telah membina dan memberi mereka kepercayaan selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah surat memperlihatkan bahwa hubungan Ginandjar dengan Soeharto ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara seorang bawahan dan atasan yang berakhir dengan pengkhianatan.

Setelah Ginandjar dipercaya Presiden BJ Habibie menjadi Menko Ekuin dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, Soeharto justru mengirimkan ucapan selamat. "Selamat atas pengangkatannya sebagai Menteri pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Semoga sukses dalam pengabdian," tulis Soeharto dalam surat tertanggal 22 Mei 1998. Lima hari kemudian, Ginandjar membalas surat tersebut.

Ia menyampaikan terima kasih sekaligus menjelaskan alasan pengunduran dirinya bersama para menteri lainnya. Keputusan itu, tulis Ginandjar, diambil karena menurut pandangan mereka merupakan langkah terbaik bagi bangsa dan negara. "...sama sekali tidak ada niat di hati kami sekecil apa pun untuk berkhianat kepada Bapak," tulisnya.

Surat-surat itu memberi gambaran lain tentang Ginandjar: seorang teknokrat yang berada dalam pusaran kekuasaan, tetapi pada titik tertentu harus mengambil keputusan politik yang menurutnya diperlukan bagi negara.

Dari Tahanan ke Reformasi

Perjalanan Ginandjar setelah runtuhnya Orde Baru juga tidak sepenuhnya mulus.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ketika tengah berada di Boston, Amerika Serikat, Ginandjar tergopoh-gopoh kembali ke Jakarta setelah dipanggil Kejaksaan Agung terkait tudingan korupsi.

Ia datang ke Gedung Bundar dalam kondisi masih mengenakan penyangga leher dan harus menggunakan kursi roda. Setelah beberapa jam diperiksa, ia dijebloskan ke tahanan. Kasus tersebut menjadi salah satu episode paling berat dalam perjalanan hidupnya. Ginandjar mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian dinyatakan bebas dari tahanan. Bertahun-tahun setelahnya, pada 2009, Kejaksaan Agung mencabut status tersangkanya.

Setelah badai politik dan hukum itu berlalu, pengabdian Ginandjar berlanjut. Ia menjadi Wakil Ketua MPR periode 1999-2004. Pada 2004-2009, ia dipercaya menjadi Ketua pertama DPD RI. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan SBY-JK.

Lahir pada 9 April 1941, Ginandjar menempuh pendidikan di Kolese Kanisius Jakarta, lalu ke ITB. Tak sampai tamat ia melanjutkan studi teknik kimia di Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang. Sepulang ke Indonesia pada 1965, pria berkacamata bulat yang akrab disapa "Jhonny" itu memulai karier di lingkungan pemerintahan dan kemudian berkembang menjadi salah satu teknokrat penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia.

Pada akhirnya, Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa tidak hanya merekam panjangnya daftar jabatan yang pernah diemban seorang tokoh. Buku itu juga memperlihatkan gagasan yang berulang kali muncul dalam perjalanan Ginandjar: bahwa kekuatan ekonomi Indonesia harus dibangun dari dalam negeri.

Caranya bukan semata-mata dengan membuat kebijakan, tetapi juga dengan memperkuat produksi nasional, membuka kesempatan bagi pengusaha Indonesia, membangun kemampuan teknologi, dan menumbuhkan manusia-manusia yang kelak mampu menggerakkan ekonomi.

Para "Ginandjar Boys"-di antaranya Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Fahmi Idris-menjadi bagian dari jejak perjalanan tersebut. Tentu, keberhasilan mereka masing-masing merupakan hasil perjalanan dan kerja keras mereka sendiri. Namun, dalam kisah Ginandjar, ada satu hal yang menarik: negara tidak hanya hadir sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang pada suatu masa berusaha menumbuhkan pelaku ekonomi nasional.

Di situlah nasionalisme ekonomi ala Ginandjar menemukan bentuknya. Bukan sekadar slogan tentang mencintai produk dalam negeri, melainkan sebuah ikhtiar untuk membangun kapasitas: memberi ruang untuk tumbuh, memberi kesempatan untuk belajar, dan pada waktunya menuntut kemampuan untuk bersaing.