Ketua DPR Minta Pembatasan Premium Ditunda

Jakarta - Pemerintah diminta menunda program pembatasan premium. Rencana tersebut dinilai sangat rumit, menimbulkan pro dan kontra dan bisa memicu kenaikan harga-harga.

"Menurut saya ditunda dsaja dulu. karena kebijakan itu dilapangan sangat complicated. banyak menimbulkan prokontra dan memicu kenakan harga," kata Ketua DPR Agung Laksono pada wartwan di DPR RI senayan Jakarta, Senin (10/12/2007).

Menurut pria yang juga wakil ketua umum partai golkar ini, kebijakan pembatasan premiun dan mengalihkannya ke BBM semi Pertamax RON 90 dalam implementasi sangat sulit. Hal ini dikarenakan penjelasan teknisnya belum mengambarkan sebagai kebijakan yang efektif dapat dilakanakan.

"Pemerintah itu terlalu mensimplifikasi persoalan, karena belum ada grand design. Pemerintah jangan terburu-burulah, karena pada tataran operasionalnya lemah,"tambah Agung.

Agung mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Selain itu Agung juga meminta agar pemerintah memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan yang akan diambil.

"Kalau tetap diterapkan nanti bisa timbul masalah, bisa berkelahi, dan bisa menimbulkan anarkhisme,"pungkas Agung. (yid/qom)