BKPM Ingin Ada Tax Holiday

Jimbaran - Pembebasan pajak atau tax holiday sudah sangat mendesak diterapkan. Tax holiday ini perlu untuk mencegah investasi lari ke luar negeri.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi disela-sela pertemuan deputi menteri keuangan di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Senin (10/12/2007).

"Sifatnya itu adalah kalau dalam istilahnya tidak bisa tidak dilaksanakan. Kenapa? Kita dalam tahun 2015 akan berbicara soal ASEAN Economic Community," kata Lutfi.Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan tax holiday belum menjamin investasi akan masuk.
Menurut Lutfi, pemerintah Singapura berhasil menarik investasi dari Finlandia. Perusahaan Finlandia itu akan membangun pabrik CPO dengan kapasitas 800 ribu ton.

Padahal Singapura ini hanya memiliki sekitar 800 pohon kelapa sawit. Dengan demikian pabrik dari Singapura itu akan menggunakan bahan baku dari luar Singapura.

"Saya akan kirim surat ke perusahaan Finlandia itu, walau biar bagaimanapun pasokan dari Indonesia, saya mau ingatkan bahwa bukan tidak mungkin kita akan memberikan domestic market obligation, supaya kita jangan dimain-mainkan lagi," jelas Lutfi.

Lutfi menambahkan, di Dumai perusahaan Wilmar akan menanamkan investasinya untuk membuat pabrik CPO dengan kapasitas 1 juta metrik ton.

Tapi pemerintah Singapura menawarkan kepada perusahaan tersebut untuk memberikan tax holiday selama 10-15 tahun kalau perusahaan itu mengalihkan pabriknya di Singapura.

Sementara Menkeu Sri Mulyani ketika dikonfirmasi mengenai tax holiday ini mengatakan pemerintah bisa saja mempertimbangkan hal itu.

"Itu hal yang sangat mungkin untuk dipertimbangkan. Saya sudah menyampaikan ke BKPM untuk memberikan proposal kajian yang komperehensif dari hulu ke hilir siapa yang diuntungkan," kata menkeu.

Menkeu menambahkan, kalau pemerintah mau bertanding dengan Singapura soal investasi secara langsung tidak mungkin.

"Kalau Indonesia mau compete dengan Singapura head to head itu enggak mungkin dong, RI 200 juta penduduknya. Indonesia masih butuh pendidikan, kesehatan, jalan, listrik, Singapura cuma 4 juta. Kalau mereka bisa memotong semua biaya untuk bisa menciptakan kompetisi kemudian kita harus mengkompensasikan dari seluruh penerimaan pajak lho Indonesia mau seperti apa," tuturnya. (ir/qom)